Jayapura (ANTARA) - Politisi Partai Berkarya Provinsi Papua Elvis Tabuni berpendapat bahwa kursi pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) merupakan ranah partai pemenang pemilu, dan tidak ada yang bisa mengintervensi atau mengganggu hal tersebut.
"Siapa pemenang pemilu di Papua, kadernya-lah yang akan memimpin DPRP. Siapapun dia, tergantung dari keputusan partai, tidak ada yang bisa intervensi hal itu," katanya di Kota Jayapura, Papua, Rabu.
Ia menegaskan, partai pemenang yang akan menentukan figur atau sosok yang tepat dari kadernya, yang akan ditunjuk untuk memimpin DPRP, bukan karena masalah dari tokoh mana atau dari mana dia berasal. "Ini yang perlu dipahami," kata Elvis.
Sementara itu, Yusuf Inamarey dari Otorita Adat Mamberamo Raya mengatakan tak ada aturan hukum yang menyebutkan bahwa yang menjadi pimpinan DPRP harus orang asli Papua.
"Kecuali dalam penentuan gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan di DPRP itu tak ada. Kami pikir politisi jangan memaksakan diri dan memberi informasi yang salah ke publik. Suara terbanyak itu yang didelegasikan untuk jabatan pimpinan," katanya lewat telepon seluler.
Ia melihat ada protes yang bukan dari partai politik peserta Pemilu tapi dari politikus jalur kursi otonomi khusus (Otsus), yang tidak seharusnya mengatur internal partai.
Belakangan ini, di Papua muncul suara yang meminta Ketua DPRP adalah orang asli Papua, meski telah jelas tak ada regulasi yang mengatur siapa yang bisa menduduki jabatan pimpinan DPRP, termasuk dalam UU Otsus.
Berita Terkait
Pemkab Biak Numfor fasilitasi pengelolaan keuangan Dana Desa 257 kampung
Kamis, 28 Maret 2024 18:54
Dinkes Kota Jayapura tingkatkan kewaspadaan terhadap kasus DBD
Kamis, 28 Maret 2024 18:45
DLHK Kota Jayapura sebut timbulan sampah 241 ton setiap hari
Kamis, 28 Maret 2024 18:15
Pengobatan gratis OAP demi kualitas manusia lebih baik
Kamis, 28 Maret 2024 18:11
BRI Peduli bagikan paket Ramadhan ke santri dan sahabat pers di Biak
Kamis, 28 Maret 2024 17:30
Pemkot Jayapura komitmen memastikan kesehatan masyarakat
Kamis, 28 Maret 2024 16:46
Bank Indonesia gencar kendalikan inflasi di Papua Selatan
Kamis, 28 Maret 2024 16:46
212 ASN Pemprov Papua Tengah ikut ujian penyesuaian ijazah
Kamis, 28 Maret 2024 15:45