Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua siap menambah dana untuk membiayai pelayanan kesehatan warga miskin melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua di Wamena, ibu kota kabupaten Jayawijaya, Selasa, mengatakan perlu pembahasan lagi terkait kenaikan iuran di BPJS kesehatan.
"Kami sudah punya hitungan untuk masuk ke APBD induk 2020, jadi untuk pelayanan kesehatan yang sekarang tetap jalan dahulu. Kami juga akan melihat data yang valid lagi," katanya.
Bupati mengatakan pembiayaan kesehatan warga miskin akan diambil dari alokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
"Kami akan lihat dan mencoba hitung kembali untuk biaya BPJS dari APBD 2020," katanya.
Pemerintah Jayawijaya terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar warga yang belum memiliki kartu BPJS bisa dilayani melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Kita terus benahi data penduduk melalui dinas sosial, dinas kependudukan, kesehatan agar pengusulan KIS bisa berjalan baik," katanya.
Jayawijaya merupakan satu dari sejumlah pemkab di wilayah pegunungan yang sudah memiliki kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Wamena untuk memberikan pelayanan kepada warganya.
Berita Terkait
RSUD Yowari sebut 1.400 kelahiran tercatat selama 2022-2023
Jumat, 29 Maret 2024 21:11
BPJS Kesehatan Biak berikan kemudahan layanan JKN selama libur Lebaran
Senin, 25 Maret 2024 19:19
BPJS Mimika sebut APBD tanggung biaya kesehatan 30 ribu warga
Minggu, 24 Maret 2024 20:33
BPJS Kesehatan Jayapura sediakan posko selama libur mudik Lebaran
Sabtu, 23 Maret 2024 19:31
BPJS Kesehatan Mimika sebut obat DHP tak lagi ditanggung BPJS
Sabtu, 23 Maret 2024 14:20
BPJS Kesehatan Jayapura: autodebet permudah peserta JKN bayar iuran
Rabu, 20 Maret 2024 19:54
Kabupaten Biak capai100 persen UHC melindungi warga Program JKN
Selasa, 19 Maret 2024 18:04
Dinkes Papua Tengah: Warga dapat layanan kesehatan di luar BPJS
Rabu, 6 Maret 2024 20:03