Jayapura (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Nikolaus Kondomo menegaskan akan berupaya menuntaskan berbagai kasus korupsi yang sedang ditangani instansinya.
“Saya baru jadi Kajati sehingga harus mempelajari terlebih dahulu secara serius, apalagi setiap laporan tidak harus jadi perkara karena harus melihat dari bukti-bukti yang ada dan tidak gampang itu,” ujar Kondomo, di Jayapura, Rabu.
Dia mengkui banyak kasus yang ditangani instansinya baik itu anggaran yang berasal dari APBD maupun APBN. Banyak laporan yang masuk, dan akan dipelajari namun dipastikan kasus yang memang mengarah ke korupsi akan ditindaklanjuti hingga selesai.
Saat ini pemerintah lebih mengutamakan pencegahan, sehingga ke depan ada program yang ingin dicapai dalam tiga bulan ke depan yaitu adanya kabupaten atau kota di Papua yang menjadi daerah bebas korupsi.
“Program itu harus diwujudkan, sehingga di Papua ada daerah yang bebas korupsi,” kata mantan Wakajati Papua itu pula.
Putra Papua yang pertama kali menjabat sebagai Kajati itu mengatakan, selain ingin mewujudkan adanya daerah bebas korupsi, juga akan dibuka warung atau kantin kejujuran dimana pembeli membayar secara jujur apa yang dimakan atau dibelinya.
"Itu salah satu bentuk pencegahan, sehingga sejalan dengan penindakan yang dilakukan kejaksaan," kata Nikolaus Kondomo.
Berita Terkait
Komisi Yudisial harap 2024 masyarakat Papua dapat pelayanan hukum prima
Selasa, 26 Desember 2023 11:17
Tokoh adat Eluay: Rumah RJ Jayapura bentuk penghargaan negara terhadap adat
Kamis, 21 Desember 2023 21:59
Kejati Papua: tim tangkap buron kejar 27 terpidana yang masuk DPO
Senin, 19 Juni 2023 12:54
Kejati Papua tangkap terpidana kasus korupsi dana desa Tolikara di Sorong
Minggu, 18 Juni 2023 15:30
Kejati Papua tidak menahan tersangka Plt Bupati Mimika dan Direktur One Air
Jumat, 27 Januari 2023 20:00
Kejati Papua-Pemkab Jayapura sosialisasikan pedoman penggunaan dana kampung
Rabu, 14 Desember 2022 22:28
Kejati Papua limpahkan berkas perkara kasus korupsi ke Kejari Jayawijaya
Jumat, 14 Oktober 2022 3:25
BPJS Kesehatan gandeng Kejati Papua pantau kepatuhan Program JKN
Senin, 26 September 2022 17:54