Jayapura (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menghadiri pertemuan dengan tokoh masyarakat Papua di Jayapura, Sabtu.
Pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel, kawasan ruko Jayapura itu dihadiri Wamen PUPR John Wempi Wetipo dan Wagub Papua Klemen Tinal.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa penyelesaian masalah pelanggaran HAM yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Papua, dengan beberapa opsi, di antaranya melalui pengadilan dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
Tercatat 12 kasus pelanggaran HAM yang akan diselesaikan melalui KKR dan tiga di antaranya terjadi di Papua, termasuk kasus Wamena berdarah.
Pelanggaran HAM di daerah lainnya, kata dia, pada saat ini sedang diproses di pengadilan.
Menko Polhukam lantas mengajak masyarakat untuk mengawasi proses perkara tersebut di pengadilan.
Mahfud MD juga mengatakan bahwa rekonsiliasi bukan berarti pemerintah ingin menghilangkan jejak karena sebelumnya sudah dilakukan pencarian fakta karena jejaknya harus jelas.
Namun, bangsa ini harus menentukan titik berhenti dan bersatu kembali.
"Saat ini sedang disiapkan aturan-aturannya," kata Mahfud.
Seusai pengarahan, dilanjutkan dengan tanya jawab dengan para tokoh masyarakat Papua.
Sebelum melakukan pertemuan dengan tomas, Menkopolhukam terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan kader HMI di Gedung Graha Insan Cita Papua di Abepura.
Berita Terkait
Kapuspen TNI: Aksi OPM ke Danramil Aradide merupakan pelanggaran HAM berat
Jumat, 12 April 2024 18:20
Komnas HAM Papua pastikan kasus kematian Michelle Kurisi masuk pelanggaran HAM
Kamis, 7 September 2023 16:23
Komnas HAM Papua harap Presiden Jokowi lanjutkan penyelesaian kasus di Papua
Selasa, 21 Maret 2023 15:52
Terdakwa pelanggaran HAM berat Paniai Isak Sattu divonis bebas
Kamis, 8 Desember 2022 18:17
Ketua DPRP apresiasi komitmen Presiden Jokowi tangani pelanggaran HAM berat
Kamis, 18 Agustus 2022 18:10
Kasus pelanggaran HAM berat Paniai segera disidang
Selasa, 24 Mei 2022 18:31
Komnas HAM harap tokoh dan aktivis HAM kawal kasus Paniai Papua
Jumat, 20 Mei 2022 14:09
Berkas perkara tersangka kasus HAM berat Paniai dinyatakan lengkap
Kamis, 19 Mei 2022 15:35