Manokwari (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan telah memasang dua prasasti di Pulau Fani, Raja Ampat, untuk mempertegas batas wilayah antara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Republik Palau.
"Pemasangan prasasti Bhinneka Tunggal Ika dan prasasti batas negara di wilayah Distrik Kepulauan Ayau itu dilakukan pada Sabtu (7/12)," kata Gubernur Dominggus Mandacan di Manokwari, Senin,
Gubernur Dominggus didampingi Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Hery Rudolf Nahak, Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Sujahar Diantoro, dan Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati.
“Ini sebagai bukti bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat menjaga NKRI. Kita jaga daerah perbatasan dengan negara Palau,” katanya.
Pulau Fani merupakan pulau yang tidak berpenghuni. Prasasti dipasang untuk mencegah agar tidak dicaplok negara lain.
“Sudah ada pengalaman yang terjadi terhadap sejumlah pulau terluar Indonesia yang dicaplok negara-negara tetangga, sehingga perlu pemancangan ini dibuat, karena menurut cerita masyarakat Raja Ampat, orang-orang dari negara Palau datang ke Pulau Fani," katanya.
Dominggus Mandacan juga berpesan pada pasukan TNI-AL yang bertugas di Pos AL Pulau Fani dan masyarakat di Distrik Kepulauan Ayau agar menjaga kedaulatan NKRI di batas terluar negara Indonesia.
Usai memasang prasasti, gubernur bersama rombongan menyempatkan waktu berkunjung ke Kampung Ruthum Distrik Kepulauan Ayau. Ruthum merupakan salah satu kampung terluar di Papua Barat yang dihuni oleh 331 kepala keluarga dengan total jumlah penduduk sebanyak 1.407 jiwa.
"Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati menegaskan Kepulauan Ayau selama ini aman. Masyarakat pun setia untuk mempertahankan kedaulatan NKRI di wilayah tersebut," kata gubernur.
Gubernur menambahkan penjagaan di wilayah tersebut selama ini belum didukung dengan fasilitas yang memadai. Ia berharap pemerintah pusat melengkapi fasilitas yang dibutuhkan TNI di kepulauan tersebut.
"Alutsista perairan sangat dibutuhkan, begitu juga peralatan pendukung lainnya. Dari cerita personel TNI di sana pernah ada drone asing terbang di atas Kepulauan Ayau. Kita harus perketat tidak boleh lengah," katanya.
Berita Terkait
Pemkab Jayapura-Pemprov Jabar kerja sama pelayanan digital pegawai
Minggu, 31 Maret 2024 10:46
PLN beri penerangan 177 pelanggan di Papua dan Papua Barat
Kamis, 14 Maret 2024 12:29
Pemkab Jayapura tetapkan 25 kampung prioritas penanganan stunting 2024
Rabu, 28 Februari 2024 16:20
Bulog: Baru 24 persen beras bantuan pangan tersalurkan di Papua
Jumat, 23 Februari 2024 2:51
PUPR Mimika telah aliri air bersih Distrik Mimika Barat Jauh
Kamis, 22 Februari 2024 17:15
Pemkot Jayapura: Keberadaan pers sangat strategis di berbagai aspek
Jumat, 9 Februari 2024 13:36
Perum Bulog: Baru 10 persen KPM menerima bansos beras di Tanah Papua
Senin, 5 Februari 2024 18:56
Pemkab Jayapura siapkan lahan TPU Dosay lima hektare
Kamis, 25 Januari 2024 9:24