Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat hingga kini belum membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD) tahun 2020.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Senin, mendesak seluruh pimpinan organisasi pemerintah daerah (OPD) segera menyerahkan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Ia mengutarakan, dari 47 OPD di daerah tersebut baru 15 yang menyerahkan. Masih ada 32 OPD yang belum, sehingga menghambat proses input data yang dilaksanakan Bappeda.
"Kita belum bisa serahkan KUA PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara) ke DPR. Harusnya hari ini batas akhir, tapi belum bisa karena belum semua serahkan RKA," kata gubernur di hadapan para pegawai dan pimpinan OPD.
Bagi yang belum, Mandacan memberikan waktu hingga Senin (9/12) pukul 00.00 WIT. Sehingga pada Selasa (10/12) input sudah selesai dan segera diserahkan ke DPR.
Ia menyebutkan, Pemprov Papua Barat berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan e-government atau sistem elektronik dari perencanaan, penganggaran hingga laporan pertanggungjawaban.
Keterlambatan penyerahan RKA, kata gubernur, sangat menghambat penyusunan e-planning serta e-budgeting.
"Sebentar malam saya akan datang untuk meninjau langsung proses input data. Kerja sampai selesai, bila perlu sampai pagi," kata gubernur lagi.
Gubernur menambahkan, pagu sudah diserahkan pada 24 Oktober lalu. Ia menekankan seluruh OPD melaksanakanya secara baik.
"Itu kebijakan gubernur, kalau ada OPD yang merasa itu tidak tepat silahkan angkat tangan dan mundur dari jabatan. Masih banyak yang bisa jadi pimpinan OPD dan laksanakan itu," katanya.
Berita Terkait
Raker LLDIKTI XIV sebut 13.760 mahasiswa Papua terima beasiswa pendidikan
Senin, 22 April 2024 18:23
Pemkab Jayapura-Pemprov Jabar kerja sama pelayanan digital pegawai
Minggu, 31 Maret 2024 10:46
PLN beri penerangan 177 pelanggan di Papua dan Papua Barat
Kamis, 14 Maret 2024 12:29
Pemkab Jayapura tetapkan 25 kampung prioritas penanganan stunting 2024
Rabu, 28 Februari 2024 16:20
Bulog: Baru 24 persen beras bantuan pangan tersalurkan di Papua
Jumat, 23 Februari 2024 2:51
PUPR Mimika telah aliri air bersih Distrik Mimika Barat Jauh
Kamis, 22 Februari 2024 17:15
Pemkot Jayapura: Keberadaan pers sangat strategis di berbagai aspek
Jumat, 9 Februari 2024 13:36
Perum Bulog: Baru 10 persen KPM menerima bansos beras di Tanah Papua
Senin, 5 Februari 2024 18:56