Jayapura (ANTARA) - Rehabilitasi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua yang dibakar massa pada 30 Agustus 2019, masih terkendala gambar desain sebagai rujukan dalam pembangunan gedung yang belum ditanda tangani Sekda Papua Heri Dosinaen.
"Memang benar hingga kini gambar tersebut belum ditandatangani sehingga pengerjaan belum dapat dilakukan," ujar Kepala Balai Prasarana Pemukiman Papua Corneles Sagrim di Jayapura, Senin.
Menurut dia, bila gambar selesai ditandatangani maka pembangunan dapat dilakukan pengerjaannya seperti halnya dua bangunan lainnya yang menjadi milik pemerintah yang juga menjadi korban saat kerusuhan melanda kota Jayapura dan sekitarnya.
Kantor KPU Papua nantinya dibangun satu setengah tingkat dengan dana sekitar Rp5 miliar.
Awalnya pihak KPU berkeinginan kantornya dibangun enam lantai namun karena bangunan awalnya hanya satu lantai sehingga pihaknya tidak bisa menyetujui dan membangun seperti permintaan mereka yaitu enam lantai.
“PUPR yang diserahi tugas untuk membangun tetap akan mengerjakan sesuai dengan gambar yang ada,” ujar Sagrim.
Ia menambahkan, untuk pengerjaan pembangunan kantor MRP di Kotaraja juga akan dikerjakan satu lantai dengan dana Rp7 miliar.
Selain itu perbaikan juga dilakukan di Lapas Abepura yang terkena dampak dengan dana Rp1,4 miliar.
"Pengerjaan diharapkan selesai pertengahan 2020 baik itu kantor MRP, Lapas Abepura maupun kantor KPU Papua," ujarnya.
Berita Terkait
Pemkab Jayapura harap TPU Dosay segera difungsikan
Minggu, 24 Maret 2024 16:56
Sekda berharap muslim jaga silaturahim umat beragama di Jayapura
Sabtu, 23 Maret 2024 1:04
Hasil produk pertanian dan peternakan Biak dimasukan e-Katalog lokal
Selasa, 5 Maret 2024 12:09
Pemprov Papua terima jenazah nelayan dari Vanimo PNG
Jumat, 23 Februari 2024 20:12
Plt Asisten Sekda Papua sebut tim PNG temukan jenazah nelayan asal Depapre
Jumat, 23 Februari 2024 11:24
Bupati Mimika lantik Ida Wahyuni Penjabat Sekda
Kamis, 1 Februari 2024 12:44
Sekda Jayapura-Papua: ASN tak boleh terlibat politik praktis
Selasa, 30 Januari 2024 10:55
Pemkab Biak optimalkan pungutan PAD di 2024
Senin, 15 Januari 2024 19:58