Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid meminta pemerintah memprioritaskan tenaga honorer yang sudah bekerja lama di kementerian/lembaga untuk diangkat menjadi PNS.
"Komisi II DPR RI memang meminta agar sisa tenaga honorer lama yang memenuhi syarat, diprioritaskan untuk diangkat menjadi PNS," kata Sodik di Jakarta, Rabu malam.
Sodik mengatakan tidak ada aturan yang mewajibkan penyesuaian status dari tenaga honorer menjadi PNS, namun itu hanya harapan.
Menurut dia, tenaga honorer dihapus karena lebih memberikan kepastian kerja kepada honorer dan status honorer sering terkait dengan harapan bisa diangkat jadi PNS padahal bisa jadi kualifikasinya tidak memadai dengan kebutuhan PNS.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, sebagai "pengganti" tenaga honorer, yakni fungsi penyediaan lapangan kerja, pemerintah masih menggunakan kebijakan antara lain menggunakan tenaga kontrak seperti untuk "cleaning service" dan keamanan.
"PPPK keamanan yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk kebutuhan dan kualifikasi tertentu," ujarnya.
Dia menilai, dengan status tersebut dan bukan honorer maka ada kepastian seperti berapa tahun kerja, tidak ada harapan dan janji diangkat menjadi PNS.
Sebelumnya, Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenaga honorer.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Kementerian PAN-RB, dan (BKN) pada Senin (20/1).
Berita Terkait
Anggota DPR Yan: Penyisiran di Nduga jangan sampai korbankan rakyat sipil
Senin, 17 April 2023 14:50
Anggota Komisi I DPR RI evaluasi implementasi UU Otsus Papua di Biak
Sabtu, 25 Februari 2023 11:29
Komisi I DPR RI akan kembali gelar "fit and proper test" 13 calon Dubes RI
Senin, 30 Januari 2023 14:35
Komisi IX DPR RI dukung peningkatan mutu SDM melalui BLK di Papua
Rabu, 13 Juli 2022 12:52
Komisi II DPR RI sebut masyarakat Papua antusias sambut DOB
Minggu, 26 Juni 2022 8:09
DPR Papua dorong regulasi atur pembentukan BUMD kelola venue PON XX
Selasa, 17 Mei 2022 14:11
Komisi II terbuka masukan MRP terkait 3 RUU DOB Papua
Kamis, 28 April 2022 14:00
Komisi II DPR targetkan 3 RUU DOB Papua selesai sebelum Juni 2022
Minggu, 17 April 2022 14:31