Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies, Felippa Ann Amanta menginginkan agar Omnibus Law yang sedang menjadi kontroversi oleh banyak kalangan, dapat benar-benar menjaga jumlah lahan pertanian nasional.
"Kalau RUU Cipta Kerja jadi disahkan, beberapa persyaratan yang tadinya diberlakukan untuk alih fungsi lahan juga akan dihilangkan," kata Felippa Ann Amanta di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pemerintah harus bisa memastikan ketersediaan lahan pertanian sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
Ia juga menekankan pentingnya pemerintah untuk terus berupaya mengurangi adanya alih fungsi lahan pertanian.
Sebagai esensi utama dalam sektor pertanian, lanjutnya, lahan perlu dijaga dan dirawat untuk bisa menjaga kontinuitas produksi dan juga meningkatkan produktivitas sebuah komoditas.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyatakan bahwa swasembada pangan dapat terwujud bila berbagai pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian dapat ditindak dengan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
"Tegas terhadap siapapun yang secara tanpa izin mengubah alih fungsi lahan pertanian," kata Firman Soebagyo.
Menurut dia, swasembada pangan tidak akan tercapai secara maksimal, jika ada pembiaran terhadap pelaku alih fungsi lahan pertanian di berbagai daerah.
Politisi Partai Golkar itu menyorot bahwa pemerintah menggulirkan program percetakan sawah baru, padahal ada lahan sawah existing yang sudah baik, tetapi masih ada yang tidak mampu dijaga.
"Ada unsur pembiaran yang dilakukan pemerintah daerah. Padahal lahan pertanian dilindungi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," ucapnya.
Untuk itu, ujar dia, perlu agar pemda mampu bersikap idealis terhadap semangat swasembada pangan.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional mengumumkan hasil verifikasi luas lahan baku sawah terbaru, yakni 7.463.948 hektare, berdasarkan hasil penghitungan ulang pada 2019.
Berita Terkait
DPD minta Presiden Jokowi cabut kebijakan perizinan investasi miras di Papua
Sabtu, 27 Februari 2021 12:37
Merawat kehidupan di sela duka dan kerusakan akibat pandemi COVID-19
Jumat, 25 Desember 2020 16:55
Menkeu Sri Mulyani: Perkuat ekonomi perlu reformasi struktural
Rabu, 4 November 2020 15:14
Ketua MPR Bamsoet dialog dengan WNI di Turki jelaskan Tanah Air terkini
Rabu, 4 November 2020 15:11
BKPM sebut UU Cipta Kerja wajibkan perusahaan besar miliki izin Amdal
Jumat, 16 Oktober 2020 12:02
Dewan Pers minta Kepolisian jelaskan kekerasan oknum aparat pada wartawan
Selasa, 13 Oktober 2020 19:11
Wapres Ma'ruf Amin: Jika keberatan UU Cipta Kerja, jangan buat kegaduhan
Selasa, 13 Oktober 2020 15:09
Akademisi UMI Fahri Bachmid sesalkan salah tangkap dosen di Makassar
Senin, 12 Oktober 2020 7:57