Manokwari (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Papua Barat menghentikan sementara penindakan terhadap kasus korupsi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Yusuf SH.MH di Manokwari, Minggu, mengutarakan hal ini merupakan kebijakan Kejaksaan Agung untuk menjaga agar Pilkada serentak berjalan lancar, aman, dan damai.
"Kami tidak akan melakukan pemanggilan, penahanan maupun sidang sampai tahapan Pilkada serentak selesai untuk menjaga obyektifitas. Setelah itu baru kami bisa melakukan penindakan," ucap Kajati.
Di sisi lain, lanjut Yusuf, kebijakan Kejaksaan Agung ini dilaksanakan untuk menjaga hak politik para bakal calon kepala daerah pada kontestasi politik lima tahunan ini.
Ia menyebutkan, berkaca dari pelaksanaan Pilkada selama ini banyak laporan masuk terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan para kandidat. Pihaknya tak ingin Kejaksaan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menjatuhkan para kandidat.
"Instruksi Kejaksaan Agung, ini untuk menjaga stabilitas nasional pada pelaksanaan Pilkada. Selain Kejati, Kejari pun melaksanakan kebijakan ini karena ini demi kepentingan nasional," ucap Yusuf lagi.
Kendati demikian, sebut Yusuf, pihaknya membuka lebar setiap laporan dari masyarakat. Laporan itu akan ditindaklanjuti, setelah pelaksanaan Pilkada selesai tindakan represif akan dilakukan.
"Mau masukan laporan silakan, kami akan terima dan tindaklanjuti, tapi penindakannya belum bisa kami lakukan sebelum Pilkada selesai," pungkasnya.
Kejaksaan Tinggi Papua Barat hadir dan resmi beroperasi pada Januari 2020. Saat ini lembaga tersebut masih melakukan penyesuaian dan koordinasi terkait penanganan kasus yang sebelumnya berada di Kejaksaan Tinggi Papua.***2***
Berita Terkait
Pemkab Jayapura-Pemprov Jabar kerja sama pelayanan digital pegawai
Minggu, 31 Maret 2024 10:46
PLN beri penerangan 177 pelanggan di Papua dan Papua Barat
Kamis, 14 Maret 2024 12:29
Pemkab Jayapura tetapkan 25 kampung prioritas penanganan stunting 2024
Rabu, 28 Februari 2024 16:20
Bulog: Baru 24 persen beras bantuan pangan tersalurkan di Papua
Jumat, 23 Februari 2024 2:51
PUPR Mimika telah aliri air bersih Distrik Mimika Barat Jauh
Kamis, 22 Februari 2024 17:15
Pemkot Jayapura: Keberadaan pers sangat strategis di berbagai aspek
Jumat, 9 Februari 2024 13:36
Perum Bulog: Baru 10 persen KPM menerima bansos beras di Tanah Papua
Senin, 5 Februari 2024 18:56
Pemkab Jayapura siapkan lahan TPU Dosay lima hektare
Kamis, 25 Januari 2024 9:24