Jakarta (ANTARA) - Berbagai informasi pemberitaan ekonomi yang beredar pada hari Senin (24/2), mulai ramainya respon soal Indonesia yang statusnya naik kelas tidak lagi negara berkembang oleh Amerika Serikat hingga larangan truk kelebihan muatan hingga 2023.
Berikut lima pemberitaan ekonomi yang masih layak disimak hari ini, Selasa (25/2):
1. Kepala Bappenas sebut Indonesia "naik kelas" versi AS, ini keuntungannya
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menilai Indonesia mendapat keuntungan karena "naik kelas" setelah Amerika Serikat tidak memasukkan Indonesia dalam daftar negara berkembang.
"Kalau kita naik kelas pasti menguntungkan," katanya usai meluncurkan program nasional kemitraan pertumbuhan ramah lingkungan dan tujuan global (P4G) di Jakarta, Senin.
Baca selengkapnya di sini.
2. Kadin: GSP belum dicabut meski RI keluar dari daftar negara berkembang
Kamar Dagang dan Industri mengatakan fasilitas pemotongan bea masuk impor (GSP) asal Indonesia belum dicabut setelah Amerika Serikat tidak lagi memasukkan Indonesia dalam daftar negara berkembang.
"Tidak ada hubungannya dengan GSP, tidak memberi pengaruh kepada pencabutan GSP Indonesia karena menurut Amerika (naik kelas) itu hanya hubungannya ke WTO," kata Wakil Ketua Umum Kadin, Shinta Widjaja Kamdani, dalam peluncuran P4G, di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin.
Baca selengkapnya di sini.
3. Sri Mulyani tegaskan belum ada pencabutan terkait GSP
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan, belum ada pencabutan fasilitas pengurangan bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP) meskipun Indonesia telah dikeluarkan dari daftar negara berkembang.
“GSP masih belum ditetapkan jadi kita akan tetap lakukan upaya terbaik untuk tetap mendapat GSP itu,” katanya, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.
Baca selengkapnya di sini.
4. Pemerintah berencana gelar roadshow Omnibus Law Ciptaker pekan ini
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, mengatakan, pemerintah berencana akan menggelar safari terkait Omnibus Law Cipta Kerja ke 18 kota di Indonesia pada pekan ini untuk menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.
“Minggu ini roadshow penyerapan aspirasi dengan prioritas 18 kota di seluruh Indonesia. Bapak Presiden akan hadir di lima tempat,” katanya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin.
Baca selengkapnya di sini.
5. Pemerintah sepakat larangan truk kelebihan muatan hingga 2023
Pemerintah menyepakati pemberlakuan larangan kendaraan angkutan barang kelebihan muatan dan dimensi (over dimension and over loading/ODOL) mundur hingga 1 Januari 2023 dari awalnya ditetapkan mulai 2021.
“Kita mencari suatu jalan solusi, oleh karenanya kita memberikan toleransi sampai 2023,” kata Menteri Perhubungan, Budi Sumadi, saat konferensi pers tentang Rakor dan Sinkronisasi ODOL di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat, Jakarta, Senin.
Baca selengkapnya di sini.
Berita Terkait
Pemerintah resmi naikkan tarif PPN menjadi 11 persen
Jumat, 1 April 2022 6:56
Sri Mulyani apresiasi BRI menggarap potensi usaha ultra mikro
Rabu, 16 Februari 2022 18:26
Menkeu Sri Mulyani: Defisit APBN menurun hingga 3,29 persen pada Oktober
Selasa, 16 November 2021 13:17
Menkeu Sri Mulyani: Pengelolaan keuangan daerah belum efisien dan efektif
Senin, 13 September 2021 14:11
Menkeu Sri Mulyani sebut pemda belum optimalkan TKDD untuk pembangunan
Senin, 13 September 2021 14:00
Menkeu Sri Mulyani sebut 96,5 juta dosis vaksin COVID-19 telah disuntikkan
Senin, 30 Agustus 2021 13:54
Menkeu: Dana pendidikan mencapai Rp500 triliun beberapa tahun terakhir
Rabu, 4 Agustus 2021 11:25
Pemerintah tambah dana Kartu Prakerja Rp10 triliun menjadi Rp30 triliun
Minggu, 18 Juli 2021 6:36