Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap sejumlah kekurangan dan jenis kategori kebutuhan alat dan sarana kesehatan untuk penanggulangan COVID-19 di seluruh kabupaten/kota Indonesia.
"Provinsi NTT, misalnya kekurangan 17 juta liter disinfektan berisi chlorine, sementara Sumsel butuh 250 juta masker biasa dan DIY membutuhkan 3,2 juta alat pelindung diri (APD)," kata Mendagri melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (7/4).
Menurut Tito, sebenarnya banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti usaha konveksi rumahan, yang bisa dimobilisasi untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan APD di Indonesia.
Untuk itu, tim Kementerian Dalam Negeri telah mendata perusahaan nasional dalam negeri dan kapasitas produksi mereka di dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut.
Mendagri mengatakan bahwa jajarannya juga telah melakukan pendataan awal secara bottom-up (dari bawah) mengenai kebutuhan dan ketersediaan sembilan bahan pokok di seluruh daerah.
Semua itu disampaikan Mendagri saat menggelar video telekonferensi bersama seluruh bupati, wali kota, dan sekretaris daerah se-Indonesia dengan asosiasi dunia usaha, seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Kegiatan itu juga dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Telekonferensi itu bertujuan untuk membangun diskusi tripartit antara pusat, daerah, dan dunia usaha di dalam menyatukan langkah dan pergerakan dalam menghadapi krisis COVID-19.
Diskusi difokuskan pada isu strategis menjamin ketersediaan sarana alat kesehatan di daerah yang berhubungan dengan COVID-19 serta ketersediaan kebutuhan mendasar, termasuk pangan, guna mengantisipasi dampak COVID-19 di seluruh daerah.
"Dengan membangun komunikasi dan tukar-menukar data antara asosiasi perusahaan dan pemerintah daerah, di atas mekanisme permintaan dan penawaran (supply and demand), kami berharap kita dapat mengerahkan semua kekuatan kita untuk mengatasi masalah penanggulangan COVID-19 ini," ujar Mendagri.
Lewat diskusi tersebut, Mendagri ingin membangun sinergi agar dunia usaha dan pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama di dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.
"Diskusi seperti ini perlu dilakukan secara teratur agar sinergi dan kesatuan gerak langkah antara pemerintah, khususnya kabupaten/kota dan dunia usaha untuk bersatu menghadapi COVID-19," ujar Tito.
Berita Terkait
Mendagri aktifkan jabatan Bupati Mimika Eltinus Omaleng
Senin, 4 September 2023 15:04
Mendagri minta data mahasiswa Papua penerima beasiswa otsus dilengkapi
Sabtu, 8 Juli 2023 0:29
Mendagri Tito Karnavian ungkap asal pasokan senjata api KKB Papua
Kamis, 25 Mei 2023 12:44
MRP berharap Mendagri tinjau kembali hasil keputusan panitia pemilihan
Senin, 15 Mei 2023 21:17
BI Papua sebut pasar murah salah satu cara menjaga kestabilan harga
Senin, 27 Februari 2023 19:12
Mendagri Tito minta semua pihak dukung Penjabat Bupati Jayapura
Rabu, 21 Desember 2022 14:33
Muhammad Musa'ad dilantik Pj Gubernur Papua Barat Daya
Jumat, 9 Desember 2022 18:30
Tito sebut pelantikan Penjabat Gubernur Ribka Haluk pengarusutamaan kesetaraan gender di Papua
Jumat, 11 November 2022 14:07