Jayapura (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Papua mendorong adanya peningkatan pelayanan rumah sakit baik yang terkait dengan COVID-19 maupun yang bukan penyakit menular itu.
"Kami di Komisi IV mendorong teman-teman di Komisi V supaya mereka intensif dengan mitranya yaitu rumah-rumah sakit karena komisi V yang bertanggung jawab untuk kesehatan," kata Anggota Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir di Jayapura, Kamis.
Menurut dia, Komisi V DPR Papua bisa intensif menjalin komunikasi dengan mitranya untuk mendorong pembenahan-pembenahan di rumah sakit.
Menurut dia, ada rumah sakit yang harus melayani pasien COVID-19 dan ada rumah sakit untuk melayani pasien umum.
"Tidak bisa semua rumah sakit mengurus COVID-19, tetapi kalau bisa ada rumah sakit yang fokus menangani pasien yang bukan terpapar corona," ujarnya.
Menurut dia, memang banyak keluhan masyarakat terkait rumah sakit yang penuh dengan pasien corona, sementara pasien pasien biasa atau bukan terinfeksi COVID-19 terkesan kurang diperhatikan.
"Kami sudah menyampaikan ke teman-teman Komisi V DPR Papua dengan harapan masing-masing direktur rumah sakit itu bisa bekerja dengan baik," katanya.
Ia menambahkan bekerja baik dalam hal ini jika rumah sakit yang dipimpinnya ditetapkan untuk melayani pasien COVID-19 ya harus fokus khusus melayani pasien corona.
"Tetapi pelayanan yang lainnya juga harus dibuka, bukan berarti hanya melayani pasien COVID-19 lalu pelayanan lainnya dihentikan," ujarnya.
Berita Terkait
Komisi IV DPRP Papua temui Kominfo terkait perbaikan jaringan internet
Selasa, 8 Juni 2021 22:49
Komisi I DPR RI dorong peningkatan koordinasi dengan DPRP
Sabtu, 30 November 2019 4:47
Komisi V DPRP pastikan RSUD Jayapura kekurangan obat
Senin, 20 Agustus 2018 19:28
Komisi IV DPRP serap aspirasi warga Keerom
Jumat, 16 Februari 2018 16:39
Komisi II DPRP minta Pemprov Papua anggarkan pembangunan pabrik ubi
Senin, 26 September 2016 17:42
Komisi III DPRP dorong Pemprov Papua termotivasi opini WTP
Jumat, 10 Juni 2016 18:24
Komisi IV DPRP pantau area operasional Freeport
Rabu, 11 Mei 2016 23:17
Komisi III DPRP: BUMD harus dievaluasi total
Minggu, 3 Januari 2016 16:59