Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengharapkan perbaikan kinerja ekonomi yang mulai terlihat pada Agustus 2020 dapat mendukung penerimaan pajak yang telah terkontraksi sejak adanya pandemi COVID-19.
"Kita akan melihat secara keseluruhan, karena aktivitas masyarakat dan mobilitas mulai meningkat," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers perkembangan APBN di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani mengatakan perlambatan ekonomi dan pemberian insentif fiskal memberikan tekanan kepada seluruh jenis penerimaan pajak selama periode Januari-Agustus 2020.
Salah satunya terlihat dari lesunya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang juga terdampak karena adanya insentif pengurangan angsuran, penurunan tarif dan restitusi yang tinggi.
Selain itu, menurut Sri Mulyani, seluruh jenis pajak impor juga mengalami kontraksi seiring dengan penurunan aktivitas impor dan pemanfaatan insentif fiskal pembebasan PPh pasal 22 impor.
Namun membaiknya aktivitas ekonomi yang mulai terjadi pada Agustus 2020, terlihat dari tingginya konsumsi listrik, kenaikan impor bahan baku dan konsumsi, membaiknya ekspektasi konsumen, dan tumbuhnya belanja bansos, bisa memberikan harapan terhadap membaiknya ekonomi.
Ia menyakini kegiatan ekonomi akan kembali menggeliat, meski Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali berlaku di beberapa daerah, karena masyarakat sudah mulai beradaptasi untuk beraktivitas dengan protokol kesehatan.
"Sejak Juni sudah ada penyesuaian dan ini menjadi harapan, meski kembali terjadi pengetatan. Jadi tidak semua aktivitas berhenti yang berdampak ke ekonomi, karena masyarakat sudah teredukasi," katanya.
Sebelumnya Sri Mulyani memaparkan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Agustus 2020 baru mencapai Rp676,9 triliun atau 56,5 persen dari target dalam Perpres 72 Tahun 2020 sebesar Rp1.198,8 triliun.
Sebagian besar penerimaan pajak itu berasal dari PPh Nonmigas Rp386,2 triliun atau 60,5 persen dari target Rp638,5 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp255,4 triliun atau 50,3 persen dari target Rp507,5 triliun.
Kontribusi dari penerimaan PPh Nonmigas yang terkontraksi 15,2 persen dan PPN yang turun 11,6 persen itu, menyebabkan realisasi penerimaan pajak tumbuh negatif 15,6 persen dibandingkan periode sama 2019.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menegaskan pihaknya akan berupaya keras agar penerimaan pajak pada akhir 2020 dapat optimal dan bisa mendekati target yang sudah ditetapkan.
"Kita akan mencapai target dalam Perpres 72 dengan upaya maksimal dan terus bergerak menuju arah sana," katanya.
Berita Terkait
Pemerintah resmi naikkan tarif PPN menjadi 11 persen
Jumat, 1 April 2022 6:56
Sri Mulyani apresiasi BRI menggarap potensi usaha ultra mikro
Rabu, 16 Februari 2022 18:26
Menkeu Sri Mulyani: Defisit APBN menurun hingga 3,29 persen pada Oktober
Selasa, 16 November 2021 13:17
Menkeu Sri Mulyani: Pengelolaan keuangan daerah belum efisien dan efektif
Senin, 13 September 2021 14:11
Menkeu Sri Mulyani sebut pemda belum optimalkan TKDD untuk pembangunan
Senin, 13 September 2021 14:00
Menkeu Sri Mulyani sebut 96,5 juta dosis vaksin COVID-19 telah disuntikkan
Senin, 30 Agustus 2021 13:54
Menkeu: Dana pendidikan mencapai Rp500 triliun beberapa tahun terakhir
Rabu, 4 Agustus 2021 11:25
Pemerintah tambah dana Kartu Prakerja Rp10 triliun menjadi Rp30 triliun
Minggu, 18 Juli 2021 6:36