Jayapura (ANTARA) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua meminta bupati dan wali kota pada 29 kabupaten/kota di wilayahnya untuk membantu kepala organisasi perangkat daerah setempat segera menyusun data analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicholaus Wenda di Jayapura, Kamis, mengatakan dalam pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri dan BKN secara virtual, hal ini harus segera dilaporkan sehingga pihaknya meminta kepada kepala daerah untuk dipenuhi.
"Hal ini tindak lanjut dari pertemuan BKD dengan bupati pada 15 September 2020, karena Wagub Papua saat itu tidak hadir sehingga kami laporkan hasilnya dan diminta untuk khusus hari ini pertemuan dengan tujuan mempertegas kesepakatan yang sudah disampaikan dan disepakati bersama," katanya.
Menurut Nicholaus, sekali lagi diharapkan kepada para bupati di kabupaten untuk membantu kepala OPDnya masing-masing supaya menyusun sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Menpan dan BKN Pusat.
"Untuk angka-angka belum disebutkan, di mana hingga kini belum menyampaikan karena kesepakatan bersama yakni minggu ke tiga Oktober 2020," ujarnya.
Dia menjelaskan sehingga hingga kini pihaknya masih menunggu dan menyusun kebutuhan di daerah masing-masing untuk kemudian dilaporkan ke pusat.
Sebelumnya, BKD se-Papua menyepakati pula menyusun analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), di mana selanjutnya, seluruh data tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Papua dengan tembusan BKD Provinsi Papua, paling lambat di minggu ketiga Oktober 2020.
"Nanti dari situ BKD Papua akan melakukan rekapitulasi data secara keseluruhan, lalu kemudian mengundang BKD kabupaten/kota untuk mempresentasekan kembali data honorer K2, data honorer umum serta Anjab dan ABK," kata Nicholaus.
Berita Terkait
Pemkab Keerom berharap Bimtek Sigirgura tingkatkan akurasi data pegawai
Jumat, 11 Agustus 2023 0:05
BKD Papua sebut minat ASN pindah tugas tiga DOB masih minim
Rabu, 21 Desember 2022 14:38
Pemprov Papua harap kabupaten/kota selesaikan pendataan tenaga honorer
Sabtu, 24 September 2022 10:06
Pemprov Papua: kebutuhan ASN provinsi baru minimal 10 ribu pegawai
Minggu, 3 Juli 2022 15:37
BKD Papua sebut pelaksanaan penerimaan IPDN berjalan lancar
Sabtu, 2 Juli 2022 6:56
Pemprov Papua dorong pelaksanaan tes CAT bagi 20 ribu honorer segera dilakukan
Sabtu, 11 Juni 2022 14:10
Ikhtiar Papua beradaptasi dengan era digitalisasi
Senin, 14 Februari 2022 18:40
BKD Papua menjadi proyek percontohan penerapan tanda tangan elektronik
Jumat, 21 Januari 2022 17:57