Jakarta (ANTARA) - Kaum perempuan semasa pandemi COVID-19 harus memikul beban yang lebih berat menurut hasil survei yang dilakukan oleh Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Indosat Ooredoo.
Sebagaimana dikutip dalam siaran pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta, Sabtu, hasil survei menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah memperparah kerentanan ekonomi perempuan dan ketidaksetaraan gender serta dapat mengancam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's).
Hasil survei yang dituangkan dalam laporan Menilai Dampak COVID-19 terhadap Gender dan Pencapaian SDG's di Indonesia antara lain menunjukkan bahwa 82 persen perempuan yang bergantung pada usaha keluarga mengalami penurunan sumber pendapatan, sedangkan di antara para lelaki ada 80 persen yang mengalaminya.
Selain itu, selama pandemi ada 36 persen perempuan pekerja informal yang harus mengalami pengurangan waktu kerja berbayar mereka, lebih banyak ketimbang laki-laki pekerja informal yang mengalami persoalan serupa (30 persen).
Pembatasan sosial yang diterapkan selama pandemi membuat 69 persen perempuan dan 61 persen laki-laki menghabiskan lebih banyak waktu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tetapi perempuan memikul beban lebih berat karena 61 persen di antara mereka juga harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengasuh dan mendampingi anak sedangkan di antara para lelaki hanya 48 persen yang melakukannya.
Pandemi COVID-19 juga telah mempengaruhi kesehatan mental dan emosional perempuan.
Sebanyak 57 persen perempuan menurut hasil survei mengalami peningkatan stres dan kecemasan karena menanggung lebih banyak beban dalam mengurus pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan, kehilangan pekerjaan dan pendapatan, serta menghadapi kekerasan berbasis gender. Masalah itu hanya dihadapi oleh 48 persen laki-laki.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengatakan hasil survei Menilai Dampak COVID-19 merupakan masukan berharga bagi pemerintah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang tepat sasaran.
"Salah satu cara untuk melakukan upaya yang tepat sasaran adalah dengan mempertimbangkan berbagai hasil kajian, data, dan hasil riset yang representatif dengan perkembangan kondisi saat ini," katanya.
Bintang juga mengemukakan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah dengan pilar-pilar pembangunan lain seperti dunia usaha, lembaga masyarakat, dan media massa dalam upaya menghadirkan kebijakan, program, dan layanan terbaik bagi perempuan dan anak.
Berita Terkait
Bulog pastikan stok beras aman saat penerapan PPKM Papua
Sabtu, 31 Juli 2021 8:31
Dokter paru ingatkan dampak buruk polusi udara saat pandemi
Selasa, 25 Mei 2021 13:09
Mobil listrik bantu Volvo pulih dari dampak pandemi COVID-19
Senin, 11 Januari 2021 6:49
Presiden AFC ajak anggota bersabar hadapi dampak finansial pandemi COVID-19
Kamis, 10 Desember 2020 4:49
Sri Mulyani ajak jajaran Kemenkeu jadi pahlawan atasi pandemi COVID-19
Selasa, 10 November 2020 10:02
Menko Kemaritiman Luhut: Karena COVID-19, Indonesia tingkatkan kualitas di dalam negeri
Rabu, 4 November 2020 15:28
Realisasi anggaran padat karya tunai PEN di Papua mencapai Rp357,2 miliar
Minggu, 18 Oktober 2020 11:08
PB IDI: Jumlah dokter yang gugur akibat COVID-19 bertambah jadi 136
Kamis, 15 Oktober 2020 10:53