Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pagu revisi anggaran Kementerian PUPR 2021 setelah dilakukan refocussing menjadi Rp134,89 triliun dibanding pagu awal yang sebesar Rp149,81 triliun.
"Pagu revisi Kementerian PUPR sebesar Rp134,89 triliun, karena terdapat penarikan percepatan PHLN sebesar Rp2,91 triliun dan Luncuran SBSN Rp175,8 miliar. Dengan demikian Dipanya sekarang Rp134,89 triliun," ujar Menteri Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.
Menteri PUPR menyampaikan bahwa Pagu Dipa Kementerian PUPR 2021 sebesar Rp149,81 triliun dan berdasarkan Surat Menteri Keuangan 22 Januari 2021 dilakukan refocussing atau penghematan menjadi Rp131,82 triliun. Ini dengan penghematan sebesar Rp17,99 triliun.
Langkah-langkah penghematan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR pada tahun ini, antara lain tetap memprioritaskan penyelesaian kegiatan-kegiatan TA 2020 yang terdampak relaksasi penghematan TA 2020 dan penyelesaian KSPN di 5 DPSP, kemudian penghematan belanja barang bersumber dari belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa dan belanja non operasional lainnya.
Lalu Penghematan belanja modal seperti pengadaan lahan PSN yang sudah dibiayai LMAN, pengadaan kendaraan, peralatan/mesin, relaksasi kegiatan SYC menjadi MYC, rekomposisi MY, serta Penundaan kegiatan swakelola/kontraktual lainnya yang belum/sedang dilelangkan.
Penundaan dukungan kegiatan untuk Kawasan Industri Subang, penghematan belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat/pemda seperti jembatan gantung, rusun di luar arahan Presiden, dan penugasan lainnya di luar arahan Presiden, serta penghematan sisa lelang dari proses lelang yang telah selesai merupakan langkah-langkah penghematan lainnya yang diambi oleh Kementerian PUPR.
Di samping itu Menteri PUR juga menyampaikan, hingga Selasa (16/3) progress penyerapan anggaran mencapai Rp20,63 triliun atau 15,29 persen dengan progress fisik sebesar 16,88 persen.
"Ini merupakan penyerapan yang baik dalam Kuartal I tahun ini yang mana diharapkan dapat mengungkit pertumbuhan perekonomian pada 2021," kata Menteri Basuki.
Berita Terkait
Presiden Jokowi teken Inpres "Refocussing" Kegiatan dan Realokasi Anggaran
Senin, 23 Maret 2020 11:08
Dinsos Jayapura sebut anggaran bantuan sosial Rp4 miliar
Jumat, 5 April 2024 19:55
Pemkab Jayapura sebut anggaran Otsus Papua 2024 sebesar Rp210 miliar
Kamis, 21 Maret 2024 17:59
Pemkab Jayapura harap kepala kampung bijak kelola anggaran 2024
Rabu, 13 Maret 2024 0:54
DJPb salurkan anggaran Papua Sehat sebesar Rp232 M
Rabu, 6 Maret 2024 7:21
Pemprov Papua minta OPD gunakan anggaran pemerintah secara efisien
Minggu, 3 Maret 2024 17:13
BPKAD Kota Jayapura sebut anggaran Pilkada sebesar Rp90 miliar
Jumat, 1 Maret 2024 5:25
Pemkab Biak Numfor rasionalisasi Anggaran Bantuan Modal pelaku UMKM
Jumat, 1 Maret 2024 5:07