Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengharapkan masyarakat di Bumi Cenderawasih dapat lebih paham mengenai pengelolaan keuangan seperti asuransi, pinjaman kredit dan investasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Ridwan Rumasukun di Jayapura, Selasa, mengatakan dengan memahami pengelolaan keuangan, masyarakat tidak lagi mengalami kerugian.
"Masyarakat juga tidak lagi terjerumus dengan masalah keuangan, di antaranya pinjaman daring ilegal,"katanya.
Menurut Ridwan, pemerintah daerah berterima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua bersama lembaga jasa keuangan setempat, yang telah bergotong royong dan bersinergi meningkatkan inklusi maupun literasi keuangan bagi masyarakat Papua.
"Harapannya, melalui kegiatan yang diikuti ini, masyarakat pelaku usaha dan peminat pemula investasi, pengusaha UMKM, dan masyarakat umum lebih memahami pengelolaan keuangan untuk masa depan yang lebih sejahtera," ujarnya.
Dia menjelaskan dengan dicanangkannya industri 4.0 di Indonesia oleh Presiden RI, perkembangan jaringan komunikasi di Indonesia mulai sangat pesat, di mana salah satunya, perkembangan pinjaman daring ilegal yang marak.
"Belum lagi, tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat tentang finansial atau keuangan di Indonesia hanya sebesar 38,03 persen," katanya lagi.
Dia menambahkan hal ini menandakan bahwa banyak konsumen sektor jasa keuangan, belum memahami secara utuh manfaat dan resiko hak sebagai konsumen.