
Pemprov Papua perkuat kerja sama antardaerah kendalikan inflasi
Sabtu, 8 Oktober 2022 20:38 WIB

Jayapura (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bakal meningkatkan kerja sama antardaerah di wilayah setempat guna mengidentifikasi beragam untuk meningkatkan potensi produktivitas sejumlah komoditas pertanian untuk mengendalikan inflasi di Bumi Cenderawasih.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa'ad kepada Antara di Jayapura, Sabtu, menyatakan bahwa kerja sama antardaerah tersebut merupakan salah satu langkah strategis guna mengendalikan inflasi.
"Papua kini berada di urutan keenam dan tertinggi di Indonesia dengan angkanya 7,27 persen," katanya.
Menurut Musa’ad, dengan kerja sama antardaerah tersebut maka kebutuhan komoditas pangan di Papua diharapkan dapat terpenuhi mengingat secara umum bahan pangan yang ada harus didatangkan dari luar.
"Seperti di Kabupaten Merauke akan ada penanaman cabai dan bawang merah, kemudian Keerom dan juga Kota Jayapura dengan menggerakkan menanam cabai di halaman rumah," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Papua sepakat akan memperhatikan empat hal dalam rangka mengendalikan inflasi di daerah tersebut.
"Pertama ketersediaan stok, kedua harga yang dapat dikendalikan, ketiga pasokan kebutuhan terjamin dan keempat menjalin koordinasi antara provinsi dan kabupaten setempat," katanya.
Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Juli Budi Winantya di Jayapura, mengatakan pihaknya optimistis akhir tahun inflasi setempat dapat dikendalikan secara perlahan sehingga dapat optimal baik dari sisi produsen, kemudian distributor dan konsumen dengan begitu komoditas yang mempengaruhi berada pada kisaran 5 persen.
"Kami melihat tren kenaikan inflasi kini disebabkan oleh kenaikan harga pangan dimana Papua berada di urutan keenam tertinggi di Indonesia dengan angkanya 7,27 persen," kata Juli Budi Winantya.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa'ad kepada Antara di Jayapura, Sabtu, menyatakan bahwa kerja sama antardaerah tersebut merupakan salah satu langkah strategis guna mengendalikan inflasi.
"Papua kini berada di urutan keenam dan tertinggi di Indonesia dengan angkanya 7,27 persen," katanya.
Menurut Musa’ad, dengan kerja sama antardaerah tersebut maka kebutuhan komoditas pangan di Papua diharapkan dapat terpenuhi mengingat secara umum bahan pangan yang ada harus didatangkan dari luar.
"Seperti di Kabupaten Merauke akan ada penanaman cabai dan bawang merah, kemudian Keerom dan juga Kota Jayapura dengan menggerakkan menanam cabai di halaman rumah," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Papua sepakat akan memperhatikan empat hal dalam rangka mengendalikan inflasi di daerah tersebut.
"Pertama ketersediaan stok, kedua harga yang dapat dikendalikan, ketiga pasokan kebutuhan terjamin dan keempat menjalin koordinasi antara provinsi dan kabupaten setempat," katanya.
Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Juli Budi Winantya di Jayapura, mengatakan pihaknya optimistis akhir tahun inflasi setempat dapat dikendalikan secara perlahan sehingga dapat optimal baik dari sisi produsen, kemudian distributor dan konsumen dengan begitu komoditas yang mempengaruhi berada pada kisaran 5 persen.
"Kami melihat tren kenaikan inflasi kini disebabkan oleh kenaikan harga pangan dimana Papua berada di urutan keenam tertinggi di Indonesia dengan angkanya 7,27 persen," kata Juli Budi Winantya.
Pewarta : Qadri Pratiwi
Editor:
Muhsidin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
