Balai PSKL: UKM Perhutanan sosial butuh kolaborasi dengan pemerintah

Timika (ANTARA) - Balai Perhutanan Sosial Lingkungan (PSKL) menyebut Usaha Kecil Menengah Perhutanan Sosial (PS) membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan pemerintah.

Kepala PSKL wilayah III Maluku Papua Nelson di Timika, Kamis, mengatakan, ada arahan kebijakan dari Presiden yang diturunkan tentang perhutanan sosial bahwa masalah sosial hadir sebagai program yang mendorong deforestasi bukan legalisasi.

"Kondisi ini membuat pemerintah hadir untuk bagaimana menjadi fasilitator guna mendorong proses pengolahan perhutanan sosial," katanya.

Menurut Nelson, perkembangan sosial yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah gunakan selama dalam enam tahun ke belakangan ini.

"Untuk komponen ekonomi masyarakat, ada dua perhutanan sosial tentang kesempatan izin juga bagaimana ketika masyarakat mendapatkan persetujuan ini," ujarnya.

Dia menjelaskan masyarakat dapat mengembangkan produk-produk sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah hutan di masyarakat.

"Ketiga terkait dengan pendampingan kepada masyarakat harus terintegrasi ini menjadi poin penekanan," katanya lagi.

Dia menambahkan pendampingan secara ekonomi masyarakat dilakukan terintegrasi dan ini menjadi dasar untuk berkolaborasi dengan pihak swasta.

"Kami membutuhkan dukungan dari teman-teman mitra dalam rangka melakukan program pendampingan lanjutan, menyiapkan sarana prasarana produksi serta memberikan pelatihan," ujarnya.