OJK Papua sebut DPK Agustus Rp52,39 triliun.

Kepala OJK Provinsi Papua dan Papua Barat

Muhammad Ikhsan Hutahaean kepada Antara di Jayapura, Kamis, mengatakan kenaikan DPK berdampak terhadap naiknya jumlah penyaluran kredit terutama terhadap beberapa sektor yang bersentuhan langsung dengan usaha masyarakat.

"Peningkatan terbesar penyaluran kredit ada pada sektor pertanian, perburuan dan kehutanan 100,22 persen, jasa masyarakat, sosial budaya, hiburan, perorangan lainnya 68,55 persen, dan konstruksi 30,35 persen," katanya.

Menurut Ikhsan, kemudian penyaluran kredit UMKM pada Agustus 2023 juga menunjukkan pertumbuhan sebesar Rp1,02 triliun atau 8,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year on year) di mana mencapai 31,62 persen dari total penyaluran kredit di Papua.

"Tercatat jumlah penyaluran kredit tumbuh sebesar 13,79 persen yoy, lebih tinggi dari pertumbuhan kredit nasional sebesar 9,06 persen," ujarnya.

Dia menjelaskan komposisi penggunaan kredit sebagian besar masih ditopang dari sektor konsumsi sebesar 52,23 persen dari total kredit yang diberikan.

"Sementara itu untuk risiko kredit juga menunjukkan adanya penurunan rasio NPL perbankan dari 3,08 persen menjadi 2,57 persen yoy sehingga fungsi intermediasi dalam kondisi terjaga dengan LDR posisi Agustus 2023 yakni 76,64 persen meningkat dibandingkan tahun lalu yakni 70,66 persen," katanya lagi.

Dia menambahkan dengan peningkatan DPK maka berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), pada tahun 2022 terjadi peningkatan literasi di Papua dari 29,13 persen pada tahun 2019 menjadi 45,19 persen dan inklusi meningkat dari 60,89 persen pada tahun 2019 menjadi sebesar 76,36 persen pada tahun tahun 2022.

"Maka hal ini menunjukkan terjadi peningkatan masyarakat dalam hal mendapat layanan produk dan jasa dari IJK serta peningkatan literasi yang lebih baik," ujarnya lagi.