DPRD Jayapura minta pemda perkuat pelayanan pendidikan daerah 3T

Sabtu, 25 Mei 2024 17:30 WIB

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura Muhammad Amin (ANTARA/Yudhi Efendi)

Sentani (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Papua meminta pemerintah daerah memperkuat pelayanan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Sebab guru-guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) dikabarkan meninggalkan tempat tugas di sekolah-sekolah kategori 3T hingga berbulan-bulan sehingga siswa menjadi korban karena tidak mendapatkan pelayanan pendidikan maksimal.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura Muhammad Amin di Sentani, Sabtu, mengatakan anak-anak Papua di wilayah pinggiran jangan menjadi korban karena guru tidak berada di tempat tugas.

“Dinas pendidikan harus mengambil langkah konkret supaya guru dapat menetap dan mengajar di wilayah-wilayah 3T,” katanya.

Menurut dia, guru berstatus ASN yang meninggalkan tempat tugas hingga berbulan-bulan maka sanksinya gaji dan hak lainnya ditahan.

“Dinas pendidikan harus berani mengambil langkah tegas seperti itu supaya ada efek jera sehingga mereka mau menetap dan mengajar anak-anak kita di daerah pinggiran (3T),” ujarnya.

Dia menjelaskan dengan kontrak 362 orang guru pada 2024 menjadi alternatif untuk mengisi kekosongan guru di sekolah-sekolah termasuk di daerah kategori 3T.

“Kami membaca di media bahwa kepala dinas pendidikan tegaskan guru kontrak harus berada di tempat selambat-lambatnya enam bulan atau selama satu semester, dan ini langkah sangat baik,” katanya.

Dia menambahkan DPRD sudah menyetujui alokasikan anggaran pendidikan dari otonomi khusus (Otsus) 2024 kurang lebih Rp30 miliar itu digunakan membayar gaji dan insentif guru-guru kontrak.

“Kami berharap kekurangan guru bisa teratasi dengan hadirnya guru kontrak, sehingga anak-anak Papua di daerah 3T bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan masa depan mereka bisa cerah,” ujarnya.