Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan mengevaluasi tambahan penghasilan pegawai atau TPP pada 2025.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan Wasuok D Siep di Wamena, Senin, mengatakan beban daerah membengkak pada 2025 sehingga salah satu solusi yang dapat diambil yakni melakukan efisiensi terhadap TPP ASN.
“Setelah kami melakukan pertemuan maka disepakati solusi untuk pembengkakan anggaran dengan melakukan efisiensi terhadap TPP,” katanya.
Menurut Wasuok, dengan pembengkakan anggaran operasional, namun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 tidak mengalami perubahan malah agak menurun dari 2024.
“Pada 2024 APBD Papua Pegunungan sebesar Rp2,2 triliun, saat ini hanya Rp2 triliun maka suka tidak suka harus ada anggaran yang dikorbankan supaya program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan,” ujarnya.
Dia menjelaskan pengurangan nilai TPP ASN Provinsi Papua Pegunungan sebesar 75 persen.
“Awal-awal provinsi ini berdiri TPP pegawai tinggi, namun setelah berjalan banyak hal yang diprogramkan sehingga anggaran itu menjadi berkurang maka solusi terbaik adalah mengurangi TPP ASN,” katanya.
Dia menambahkan pihaknya tidak mengurangi gaji ASN hanya TPP sebagai solusi supaya program dan kegiatan di tahun ini dapat berjalan.
“Kami berharap dengan pengurangan atau efisiensi TPP semangat ASN tetap tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di Papua Pegunungan,” ujarnya.*