Timika (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Papua Tengah mengatakan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah tertinggal dan terisolasi di daerah ini.
Bupati Mimika Johannes Rettob saat membuka TMMD Reguler ke 124 pada 2025 yang dilaksanakan oleh Kodim 1710/Mimika di Kampung Pigapu, Distrik Iwaka, Selasa, mengatakan program TMMD ini tidak hanya membangun sarana fisik tetapi juga membangun kesadaran, semangat gotong royong, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.
"Program TMMD ini tidak hanya membangun sarana fisik, tetapi juga membangun kesadaran, semangat gotong royong, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.
Menurut Rettob, pemerintah daerah mengapresiasi Kodim 1710/Mimika dan semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini.
"Kami berharap TMMD ke-124 menjadi langkah percepatan pembangunan di Mimika, menanamkan nilai kebersamaan, dan memperkuat ketahanan wilayah melalui pendekatan partisipatif," ujarnya.
Dia menjelaskan dengan semangat gotong royong dan sinergi lintas sektor pihaknya meyakini Kabupaten Mimika yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera dapat terwujud.
Pelaksanaan TMMD di Kampung Pigapu akan berlangsung selama sebulan atau sejak 6 Mei hingga 4 Juni 2025.
Dandim 1710/Mimika Letkol Inf. Slamet Wijaya mengatakan pelaksanaan TMMD 2025 melibatkan sebanyak 150 personil gabungan meliputi komando satgas 15 personil, tim asistensi 25 orang, satuan tingkat kompi 110 personil selain itu masyarakat setempat juga terlibat.
Dia menjelaskan kegiatan pembangunan fisik mencakup rumah panggung tipe 36 sebanyak lima unit, rehab Gedung Gereja Katolik Stasi Santo Paulus Pigapu, pembuatan jembatan menuju lima unit sasaran pembangunan rumah panggung tersebut.
"Sasaran tambahan unggulan KASAD TNI AD Manunggal Air meliputi pembangunan lima sumur bor, Mandi Cuci Kakus (MCK) umum, kemudian TNI AD Manunggal dengan alam berupa penanaman pohon seluas dua hektare, ketahanan pangan dengan membuka lahan tidur 2,5 hektare menjadi lahan produktif," katanya.
Dia menambahkan kemudian pembangunan non fisik berupa penyuluhan pemanfaatan hasil laut, penyerahan bantuan jaring ikan, penyuluhan kesehatan dan stunting, serta pembekalan wawasan kebangsaan dan bela negara.
"Penyuluhan hukum, penyuluhan bahaya narkoba, penyuluhan hukum terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," ujarnya.
