Logo Header Antaranews Papua

Pemprov Papua Pegunungan mendorong pembentukan Komisi Informasi

Rabu, 25 Juni 2025 02:13 WIB
Image Print
Plt Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Papua Pegunungan Lepianus Z Kogoya saat diwawancarai sejumlah wartawan di kantornya, Selasa (24/6/2025) terkait pembentukan Komisi Informasi Papua Pegunungan. ANTARA/Yudhi Efendi.

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik mendorong pembentukan Komisi Informasi guna mengawal kebebasan informasi di daerah setempat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Papua Pegunungan Lepianus Z Kogoya di Wamena Selasa mengatakan, sebagai daerah otonomi baru atau DOB maka pembentukan Komisi Informasi sangat penting.

“Kami rasa kehadiran Komisi Informasi sangat penting dalam menjaga standar layanan informasi publik, serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau ajudikasi, nonlitigasi sesuai Undang-Undang Nomor: 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” katanya.

Menurut dia, sebagai organisasi perangkat daerah atau OPD teknis maka berkewajiban membentuk Komisi Informasi di Papua Pegunungan.

“Komisi Informasi ini kemungkinan akan terbentuk tahun ini atau tahun mendatang tergantung hasil komunikasi dengan pimpinan. Dan pembiayaan komisioner atau anggota Komisi Informasi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara -APBN-,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pihaknya belum mengetahui ketika terbentuk komposisi anggotanya akan diseleksi tahun ini atau tahun depan tergantung keputusan pimpinan.

“Kami sebagai OPD teknis siap menjalankan semua proses tahapan dari awal hingga akhir. Perlu kami sampaikan anggota Komisi Informasi sebanyak lima orang, nanti dari kelima orang itu menentukan siapa yang jadi ketua,” katanya.

Lepianus Z Kogoya menambahkan pula, kehadiran Komisi Informasi juga akan bertugas meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak mereka mendapatkan informasi publik dan membangun insan Komisi Informasi yang berkualitas.

“OPD, lembaga pemerintahan, swasta itu wajib memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Dan kehadiran lembaga ini untuk menjaga supaya informasi itu benar-benar bermanfaat kepada masyarakat, dan ketika ada masalah informasi mereka juga mempunyai kewajiban untuk menyelesaikannya,” ujarnya.

Dia memastikan kolaborasi dan koordinasi dengan Komisi Informasi Papua yang telah lebih dulu ada akan terus dilakukan hingga lembaga ini hadir di Papua Pegunungan.

“Kami baru jadi segala sesuatu harus terus berkoordinasi sehingga lembaga yang dibentuk ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan,” katanya.



Pewarta :
Editor: Muhsidin
COPYRIGHT © ANTARA 2026