Biak, Papua (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, dan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua menggencarkan edukasi literasi digitalisasi keuangan daerah dalam upaya memberikan kemudahan transaksi keuangan daerah ke masyarakat.
"Di berbagai daerah di Indonesia, digitalisasi telah memberikan manfaat nyata di antaranya mempercepat proses penerimaan pajak dan retribusi daerah," ujar Bupati Biak Numfor Markus O Mansnembra saat high level metting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Biak, Papua, Jumat.
Bupati Markus mengatakan dengan digitalisasi keuangan dapat mengurangi risiko kebocoran serta meningkatkan efisiensi belanja daerah.
"Dengan digitalisasi, kita dapat memperkuat tata kelola keuangan,
memperluas inklusi keuangan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan
asli daerah (PAD) secara lebih optimal," sebutnya.
Ia menyebut manfaat strategis implementasi
transaksi nontunai yakni efisiensi dan tidak membutuhkan waktu lama.
Sedangkan, kecepatan transaksi elektronik keuangan, lanjut dia, setiap penerimaan maupun belanja daerah dapat diproses lebih cepat dan akurat.
"Manfaat lainnya transaksi transparansi dan akuntabilitas karena setiap rupiah yang masuk dan keluar bisa tercatat dengan baik," katanya.
Hal penting dirasakan pemeriksaan dengan transaksi digital keuangan, menurut Bupati Markus, dapat meminimalisir potensi
penyalahgunaan.
Bahkan, dapat terjadi peningkatan PAD, lanjut dia, karena transaksi berbasis digital mempermudah wajib pajak dan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran.
"Sehingga, pendapatan daerah lebih terukur dan berkelanjutan serta inklusi keuangan masyarakat dan pelaku UMKM lebih mudah mengakses layanan keuangan modern," katanya.
Markus berharap dengan digitalisasi keuangan daerah meningkatkan daya saing Biak Numfor dan dapat tampil sebagai daerah yang maju, modern, dan siap menghadapi era digital.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua Faturachman mengatakan banyak manfaat dirasakan pemerintah daerah dalam menetapkan layanan keuangan secara digitalisasi.
"Salah satunya memberikan kemudahan masyarakat bertransaksi membayar pajak dan retreat karena tersedia kanal khusus pembayaran," katanya.
Keuntungan lain didapat pemerintah daerah, lanjut dia, mencegah kebocoran anggaran daerah.
"Paling penting dengan transaksi keuangan digital tidak membutuhkan waktu dan di mana saja dapat melakukan transaksi lewat handphone," katanya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Gunadi mengakui high level metting Bank Indonesia dan Pemkab Biak Numfor untuk meningkatkan layanan transaksi digitalisasi keuangan pemerintah daerah.
Pada pertemuan TP2DD tersebut dilakukan penandatanganan komitmen untuk melakukan elektronik transaksi keuangan di pemerintahan daerah oleh Bupati Markus Mansnembra dan Kepala BI Perwakilan Papua Faturachman.
