Bapperida Papua prediksi dana tambahan infrastruktur bakal turun 2026

Kamis, 11 September 2025 15:34 WIB

Kepala Bapperida Provinsi Papua, Jimmy Thesia (ANTARA/Qadri Pratiwi)

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) setempat memprediksi bahwa Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Papua 2026 dipastikan mengalami penurunan signifikan.

Kepala Bapperida Provinsi Papua, Jimmy Thesia di Jayapura, Kamis mengatakan, oleh sebab itu penurunan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dasar di kabupaten dan kota.

“Pada 2025 kami Papua masih menerima DTI sebesar Rp560 miliar namun untuk 2026 hanya tersedia Rp176 miliar yang harus dibagi antara provinsi dan 8 kabupaten/kota," katanya.

Menurut Jimmy, penurunan dana cukup besar baik pada porsi 1 persen maupun 1,25 persen dari Otsus.

“Sehingga dampaknya langsung terlihat pada pagu anggaran DTI yang turun jauh dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dengan pembagian 60 persen ke kabupaten/kota, rata-rata daerah hanya memperoleh Rp5 hingga Rp6 miliar. Dana sebesar itu masih harus dibagi ke berbagai sektor penting, mulai dari transportasi, telekomunikasi, sanitasi, hingga kelistrikan.

“Jika dilihat dari sisi kinerja sebenarnya cukup baik, tetapi jumlah dana yang diterima sangat kecil. Keterbatasan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah," katanya.

Dia menambahkan, penurunan DTI semakin terasa karena Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur dan DAK fisik sudah tidak lagi tersedia.

Alokasi DAU untuk pembangunan infrastruktur juga sudah dihapus sehingga DTI menjadi satu-satunya harapan.

"Angka agregat dana Otsus dan DTI sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Namun, detail teknis alokasi anggaran untuk masing-masing daerah masih menunggu penetapan resmi," ujarnya.