Pemkab Biak Numfor tingkatkan pelayanan warga di delapan bidang strategis

Jumat, 24 Oktober 2025 17:54 WIB

Forum aparat penegak hukum dan aparat internal pengawas pemerintah melakukan rapat koordinasi dalam upaya memperkuat sinergitas pencegahan korupsi di wilayah adat Saereri meliputi Biak, Supiori, Yapen dan Kabupaten Waropen. ANTARA/Muhsidin

Hasil survei MCP KPK Kabupaten Biak Numfor terbaik

Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua meningkatkan tata kelola pelayanan di delapan bidang strategis bagi masyarakat setempat

"Ini adalah upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas korupsi," ujar Kepala Inspektorat Biak Numfor Ferdinand Abidondifu, Jumat.

Ia menyebut delapan titik fokus pengawasan prioritas itu di antaranya pada perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

Sedangkan untuk fokus pengawasan layanan lain, lanjut dia, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), optimalisasi pajak daerah, serta proses perizinan.

Ferdinand mengatakan, delapan fokus titik pelayanan juga menjadi area survei Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Dengan demikian prioritas pengawasan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai aktivitas upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor," katanya.

Dengan adanya fokus survei terhadap delapan bidang strategis pelayanan, kata dia, diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat terhadap implementasi hasil monitoring MCP KPK.

Diakuinya, ada tujuh organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana pengawasan survei KPK yakni BPKAD, Bappeda, Badan Kepegawaian, serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kemudian Inspektorat, Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah, serta Badan Pendapatan daerah (Bapenda).

Sebelumnya, Bupati Markus Octovianus Mansnembra berharap para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Biak Numfor dapat mengimplementasikan delapan area pengawasan secara optimal.

"Sehingga capaian hasil survei MCP KPK untuk Pemkab Biak Numfor mengukur dan mendorong pencegahan korupsi tetap terbaik di Papua," katanya.