Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (Disdukcapil dan PMK) setempat mendorong pendataan orang asli Papua (OAP) di seluruh wilayah Papua Pegunungan.
Hal ini menyusul hingga saat ini setelah terbentuknya daerah otonomi baru (DOB) Papua Pegunungan belum diketahui secara pasti jumlah OAP asli Papua Pegunungan di delapan kabupaten.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Pegunungan Lukas Kossay di Wamena, Jumat mengatakan pendataan terbaru mengenai jumlah OAP di Papua Pegunungan sangat penting dilakukan dalam pemutakhiran data yang tersinkronisasi antara daerah dan pusat.
“Pemutakhiran data itu sangat penting sehingga pemerintah provinsi dapat mengetahui secara pasti data terkini OAP Pegunungan di delapan kabupaten, serta berapa OAP non Papua Pegunungan serta warga nusantara yang hidup di daerah ini,” katanya.
Menurut dia, khusus untuk pemutakhiran data OAP Pegunungan sampai dengan saat ini belum diketahui secara pasti sehingga berpengaruh terhadap pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya.
“Pertemuan yang dilakukan saat ini sangat penting untuk mengawali dan memulai melakukan konsep untuk bagaimana data kependudukan OAP Pegunungan dapat terlaksana dengan baik serta data tersebut dapat terintegrasi dari kabupaten ke provinsi kemudian ke pusat,” ujarnya.
Dia menjelaskan, data kependudukan harus diketahui secara pasti supaya dapat memudahkan dalam berbagai pelayanan seperti kesehatan, pendidikan dan layanan lainnya yang patut diperoleh masyarakat di delapan kabupaten.
“Berapa jumlah masyarakat asli Papua Pegunungan yang saat ini bersekolah dari SD-SMA/SMK, berapa yang telah menempuh pendidikan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri, berapa masyarakat yang telah memperoleh BPJS Kesehatan, maka perlu pemutakhiran data terbaru,”
Dia menambahkan perlu dilakukannya rapat koordinasi atau Rakor bersama organisasi perangkat daerah atau OPD teknis delapan kabupaten sehingga memiliki satu persamaan persepsi dalam pemutakhiran data.
“Kami di provinsi tugasnya hanya memfasilitasi dan mengkoordinasikan supaya teman-teman di delapan kabupaten (Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Yalimo, Pegunungan Bintang, Tolikara dan Yahukimo) dapat membantu untuk mendata OAP Pegunungan terbaru. Serta data-data itu dapat dikembangkan dalam satu data yangg terintegrasi secara nasional,” ujarnya.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Pegunungan Lukas Kossay memimpin rapat pertemuan awal dengan OPD teknis di antaranya Disdukcapil dan PMK, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan di ruang rapat Sekda Papua Pegunungan membahas rencana pendataan OAP di delapan kabupaten.
