Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua memperkuat pembangunan infrastruktur dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Distrik Muara Tami yang merupakan kawasan perbatasan RI-Papua Nugini (PNG).
Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru di Jayapura, Selasa, mengatakan pembangunan kawasan perbatasan harus dilakukan secara terpadu karena wilayah tersebut memiliki posisi strategis dan dihuni oleh banyak warga yang membutuhkan perhatian dan pemberdayaan secara berkelanjutan.
"Kawasan perbatasan ini adalah tanggung jawab bersama berbagai pihak sehingga program-program pemerintah harus menyentuh masyarakat secara langsung terutama mereka yang tinggal di kampung-kampung di sekitar kawasan perbatasan," katanya.
Menurut Rustan, pengembangan UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah setempat, sehingga pihaknya mendorong agar adanya usaha rumahan dan kegiatan produktif agar hasil produk yang dihasilkan masyarakat dapat dipasarkan melalui titik-titik perdagangan di area perbatasan yang dibuka pada waktu tertentu.
"Kami ingin masyarakat di kawasan perbatasan ini produktif dan pemerintah siap mendukung dari sisi pendampingan hingga pemasaran produk yang dihasilkan," ujarnya.
Dia menjelaskan pentingnya sinkronisasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menetapkan mekanisme dan jadwal pasar perbatasan agar produk lokal bisa terserap dengan baik.
Kepala Bidang Koordinasi Pelaksana Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan pada Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kota Jayapura Alimudin mengatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi lintas OPD dalam rangka penyusunan rencana pengembangan infrastruktur berkelanjutan di kawasan perbatasan.
"Ini bertujuan menyatukan data, program, dan arah kebijakan agar pembangunan di wilayah perbatasan berlangsung terarah, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Dia menambahkan data tersebut penting untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, tidak tumpang tindih, serta dapat dievaluasi secara berkala.
"Dengan data yang lengkap dan terukur kami bisa memastikan bahwa program pembangunan di perbatasan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.
