Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua membayar lahan seluas 20.003 meter persegi dari PT Alam Indah untuk pembangunan SMA Negeri 8 Kota Jayapura yang berlokasi di Entrop, Distrik Jayapura Selatan.
Pembayaran dilakukan melalui penandatanganan perjanjian jual beli dan berita acara yang melibatkan Pemerintah Kota Jayapura bersama PT Alam Indah.
Wali Kota Jayapura Abisai Rollo di Jayapura, Selasa, mengatakan pembangunan SMA Negeri 8 merupakan kebutuhan guna pemerataan layanan pendidikan tingkat menengah atas di Kota Jayapura.
"Pembangunan sekolah ini sangat penting agar anak-anak di Kota Jayapura dapat tertampung dan memperoleh pendidikan yang layak," katanya.
Menurut Rollo, selama ini siswa lulusan SMP khususnya di Distrik Jayapura Selatan hanya terfokus mendaftar di SMA Negeri 4, sehingga daya tampung sekolah tidak lagi mencukupi.
"Dengan hadirnya SMA 8 pembagian murid akan lebih merata," ujarnya.
Dia menjelaskan pembayaran lahan akan dilakukan dalam tiga tahap yakni 2025, 2026, dan 2027 dan selain itu juga pemerintah daerah juga tengah mempersiapkan pembangunan SMA Unggul Garuda sebagai bagian dari program prioritas nasional.
"Kalau SMA 8 dan SMA Garuda dibangun maka pembagian siswa akan jauh lebih baik lagi," katanya lagi.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Rocky Bebena mengatakan saat ini sekitar 200 siswa SMA Negeri 8 yang masih menumpang menggunakan fasilitas SMA Negeri 4 Jayapura.
"Kami akan bekerja maksimal untuk percepatan pembangunan ruang kelas baru sehingga tahun depan minimal ruang kelas sudah bisa dibangun," katanya.
Pemkot Jayapura telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk dukungan anggaran pembangunan sarana pendidikan.
"Tahun ini sebenarnya kami mendapatkan bantuan 16 ruang kelas tetapi karena lahan belum selesai maka baru bisa dilaksanakan tahun 2026," ujarnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura Desi Wanggai mengatakan total anggaran pembelian lahan pembangunan SMA Negeri 8 sebesar Rp37,55 miliar dengan sistem pembayaran bertahap selama tiga tahun.
"Pembayaran awal sebesar Rp3 miliar selanjutnya akan dilakukan lagi pada 2026 dan 2027," katanya.
