Logo Header Antaranews Papua

Pemprov Papua Pegunungan perkuat pengarusutamaan gender delapan kabupaten

Rabu, 3 Desember 2025 21:20 WIB
Image Print
Staf Ahli Gubernur Papua Pegunungan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Aron Wanimbo didampingi Kepala Dinsos P3A Papua Pegunungan Yanius Y Telenggen dan beberapa kepala dinas sosial kabupaten se-Papua Pegunungan berfoto bersama usai pembukaan Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi, Rabu (3/12) 2025.ANTARA/Yudhi Efendi.

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) setempat memperkuat pelembagaan pengarusutamaan gender atau PUG di delapan kabupaten.

Dinsos P3A Papua Pegunungan menggelar koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi dengan dihadiri kepala dinas sosial delapan kabupaten se-Papua Pegunungan.

Plt Dinsos P3A Papua Pegunungan Yanius Y Telenggen di Wamena, Rabu mengatakan PUG merupakan strategi yang telah ditetapkan sebagai strategi pembangunan nasional untuk memastikan kesetaraan gender menjadi yang terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan.

“Dalam strategi perencanaan pembangunan daerah, integrasi perspektif gender dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah menjadi langkah strategis dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat,” katanya.

Dia memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat, dimana menaruh perhatian begitu besar terhadap kesetaraan gender atau kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

“Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, dalam pembangunan nasional yang menjadi bagian tersendiri dalam rangka pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam mengintegrasikan isu-isu gender dalam proses perencanaan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah yang mengatur bagaimana mekanisme PUG dan mekanisme integrasi isu-isu gender dalam pembangunan daerah.

“Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah,” katanya.

Dia menambahkan meskipun PUG telah diamanatkan dalam berbagai regulasi, tantangan dalam implementasinya masih dihadapi seperti keterbatasan pemahaman mengenai integrasi gender dalam perencanaan, minimnya data terpilah gender serta kurangnya komitmen dalam pengalokasian anggaran responsif gender menjadi beberapa hambatan utama yang perlu diatasi.

“Kegiatan ini merupakan memon penting dalam upaya menyatukan langkah membangun persepsi yang sama dan menyusun strategi sinergitas agar isu gender menjadi bagian integral dalam RPJMD Papua Pegunungan 2025-2029. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya sebagai informasi namun menghasilkan komitmen konkret dan pedoman kerja nyata dari seluruh perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan yang responsif gender,” ujarnya.

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Papua Pegunungan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Aron Wanimbo.



Pewarta :
Editor: Muhsidin
COPYRIGHT © ANTARA 2026