Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura terus berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Provinsi Papua untuk penguatan pengawasan pengelolaan keuangan daerah seperti APBD, dana kampung dan dana otonomi khusus (otsus).
Wali Kota Jayapura Abisai Rollo di Jayapura, Kamis, mengatakan kolaborasi bersama BPKP merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah setempat.
"Setiap penggunaan anggaran sudah diatur dan harus dilaksanakan pengawas dengan baik agar tidak salah dalam pemanfaatan anggaran," katanya.
Menurut Rollo, seperti pemanfaatan dana otsus yang harus digunakan secara tepat sasaran dan sesuai aturan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat asli Papua terutama masyarakat asli Port Numbay yang berada di kampung.
Kepala Perwakilan BPKP RI Perwakilan Provinsi Papua Muh. As'af mengatakan pihaknya telah menyampaikan rekomendasi strategis hasil pengawasan 2025 terkait perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan dana kampung, optimalisasi pendapatan daerah serta tata kelola pengelolaan keuangan di Kota Jayapura.
"Dan rekomendasi tersebut mendapat sambutan positif dari Wali Kota Jayapura Abisai Rollo dan telah menyampaikan sejumlah ide pembangunan salah satunya mengenai optimalisasi penggunaan dana otsus yang lebih berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP)," katanya.
Dia menambahkan pihaknya berharap sinergi dan kolaborasi dengan Pemkot Jayapura dapat terus diperkuat guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
