Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida setempat mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) dalam tata kelola pemerintahan saat ini.
Pelaksana Tugas atau Plt Kepala Bapperida Papua Pegunungan Marthen Kogoya di Wamena, Sabtu mengatakan sistem pemerintahan kini sangat berbeda dengan 10 hingga 20 tahun lalu yang semuanya harus dilakukan dengan sistem informasi.
“Untuk mendukung suksesnya pemerintahan yang baik dan optimal maka ASN perlu memiliki kemampuan dalam melakukan segala pekerjaan dengan situasi yang ada saat ini,” katanya.
Menurut dia, setiap pekerjaan yang dilakukan saat ini di pemerintahan dilakukan dengan sistem informasi atau menggunakan aplikasi.
“ASN juga mau tidak mau, suka tidak suka kemampuan mereka pun harus terus ditingkatkan sehingga percepatan pembangunan, dengan laporan pertanggungjawaban yang optimal dapat terwujud,” ujarnya.
Dia menilai ASN di Papua Pegunungan telah memenuhi syarat pendidikan maupun kemampuan di bidangnya dalam menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab.
“Kami pikir ASN saat ini kemampuannya sudah oke, hanya mereka butuh penyesuaian-penyesuaian dengan sistem informasi terbaru yang diterapkan oleh pemerintah pusat,” katanya.
Dia menyadari tahun 2025 memang terjadi kendala percepatan pembangunan, hal itu terjadi karena banyak perubahan-perubahan khususnya dalam laporan pertanggungjawaban yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan RI sehingga anggaran pusat terlambat dikucurkan.
“Kami optimis sekali setelah laporan pertanggungjawaban keuangan diserahkan ke Kementerian Keuangan dengan mengikuti metode terbaru maka percepatan pembangunan lebih optimal pada saat ini (APBD perubahan) maupun tahun 2026,” ujarnya.
