Kemenkeu RI perkuat kebijakan DAK non fisik di Papua Selatan

Kamis, 12 Februari 2026 09:02 WIB

Suasana diskusi Kemenkeu RI bersama lintas pemangku kepentingan dan pemerintah daerah yang berlangsung di Kabupaten Merauke (ANTARA/HO-Humas Pemprov Papua Selatan)

Jayapura (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) memperkuat kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Provinsi Papua Selatan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Askaloni dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Rabu, mengatakan fokus penguatan kebijakan DAK non fisik diarahkan pada peningkatan efektifitas penyaluran langsung tunjangan guru dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kemudian optimalisasi pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) serta mendukung percepatan penurunan stunting," katanya.

Menurut Askaloni, penguatan kebijakan DAK non fisik khususnya tunjangan guru dan BOK maupun BOKB serta percepatan penurunan stunting merupakan upaya pemerintah untuk memastikan transfer ke daerah benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan dasar.

Dia menjelaskan Kemenkeu bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Bina Kedua) Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan diskusi lintas pemangku kepentingan dan pemerintah daerah yang berlangsung di Kabupaten Merauke pada 9-11 Februari 2026.

"Kami harap pertemuan ini dapat memastikan transfer ke daerah tidak hanya tepat sasaran dari sisi anggaran tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Papua Selatan," ujarnya.

Dia menambahkan masukan dari pemerintah daerah sangat penting untuk menyempurnakan kebijakan agar lebih efektif, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.

Dia mengatakan sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan berbasis bukti, Kemenkeu dan Kemendagri juga telah menyelenggarakan diskusi kajian efektivitas penyaluran langsung dana tunjangan guru dan ASN di Kabupaten Merauke.

"Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan setiap alokasi anggaran untuk pembangunan di Papua Selatan termasuk bidang pendidikan dan kesehatan benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan optimal untuk masyarakat," katanya.

Sekretaris Daerah Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu mengatakan pihaknya memberikan apresiasi atas kunjungan Kemenkeu dan Kemendagri di daerah tersebut.

"Ini mencerminkan kehadiran dan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Papua Selatan," katanya.