Kemenhut-Pemprov Papua Tengah kolaborasikan strategi turunkan emisi

Kamis, 19 Februari 2026 20:01 WIB

Pembukaan Sosialisasi Indonesia’s Folu Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Papua Tengah di Nabire, Rabu (11/2/2026). ANTARA/Ali Nur Ichsan

Nabire (ANTARA) - Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah memadukan strategi penurunan emisi gas rumah kaca melalui penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Staf Ahli II Gubernur Papua Tengah Herman Kayame di Nabire, Rabu, mengatakan penyusunan FOLU Net Sink 2030 menjadi tahap awal untuk menyebarluaskan target dan kontribusi para pihak di daerah dalam mencapai kondisi serapan bersih emisi (net sink) pada 2030.

“Kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kerja yang menjabarkan target penurunan emisi sekaligus peningkatan cadangan karbon hingga mencapai emisi negatif,” ujarnya.

Ia menjelaskan, upaya mitigasi perubahan iklim tersebut sejalan dengan misi gubernur dan wakil gubernur dalam mendorong pengelolaan sumber daya alam yang tetap menjaga keseimbangan ekologi.

Pada 2025 sektor kehutanan di Papua Tengah telah melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 200 hektare.

Program tersebut akan dilanjutkan melalui restorasi mangrove di wilayah pesisir, pengendalian penggunaan kawasan hutan, serta patroli perlindungan hutan yang melibatkan masyarakat adat.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Papua Johny Santoso mengatakan sosialisasi itu menjadi wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

“Tujuannya meningkatkan pemahaman daerah terhadap kebijakan FOLU Net Sink 2030 dan mendorong sinergi dalam perencanaan serta implementasinya di Papua Tengah,” katanya.

Ia menyebut Papua Tengah memiliki peran strategis karena kekayaan hutan alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi.

Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan komitmen nasional untuk menjadikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai penyerap bersih emisi karbon pada tahun 2030.

Lima program prioritas FOLU Net Sink yaitu, pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, restorasi ekosistem gambut; serta penegakan hukum dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Sementara itu, Dewan Penasihat Ahli Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Ruandha Agung Sugardiman mengatakan FOLU Net Sink 2030 merupakan komitmen Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris.

Indonesia menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan mencapai net sink minus 140 juta ton setara CO2 pada 2030.

“Meskipun ini merupakan target yang ambisius, tetapi dapat dicapai dengan kebijakan kuat dan kolaborasi multipihak,” ujarnya.

Dia menambahkan, dukungan kebijakan semakin diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang memberikan kepastian pembiayaan dan insentif ekonomi bagi aksi mitigasi perubahan iklim.

Dokumen Rencana Kerja Sub Nasional FOLU Net Sink 2030 Papua Tengah nantinya akan ditetapkan gubernur dan menjadi acuan pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan di daerah tersebut.