Pemprov Papua gandeng Kementan percepat cetak sawah 30.000 hektare

Jumat, 20 Februari 2026 17:27 WIB

Gubernur Papua Mathius Fakhiri saat berbincang-bincang dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Papua dan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua terkait cetak sawah 30 ribu ha.(ANTARA/HO- Pemprov Papua)

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan (TPHP) menggandeng Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mempercepat program cetak sawah seluas 30.000 hektare sebagai upaya mendorong kemandirian pangan, khususnya beras, di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan (TPHP) Provinsi Papua, Lunanka V.M.L. Daimboa di Jayapura, Jumat, mengatakan pada 2026 terdapat empat lokasi cetak sawah di Papua, salah satunya di Kota Jayapura dengan luas 100 hektare.

“Penanaman perdana telah dilakukan di Muara Tami dengan kegiatan ini, Kota Jayapura dinyatakan siap melakukan penanaman padi seluas 100 hektare,” katanya.

Menurut Lunanka, selain 100 hektare di Kota Jayapura, pemerintah provinsi pada tahun ini juga mengupayakan perluasan cetak sawah secara bertahap hingga mencapai 30.000 hektare.

"Program tersebut telah sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk mewujudkan swasembada pangan dengan begitu menuju kedaulatan pangan di Tanah Papua," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Papua, Aser Rouw menyatakan pihaknya sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian mendukung penuh usulan Pemprov Papua terkait target cetak sawah tersebut.

“Pada prinsipnya Kementerian Pertanian terbuka terhadap target yang diusulkan daerah. Kami akan memulai dengan verifikasi lahan bersama Direktorat Pemetaan Lahan Pertanian,” katanya.

Menurut Aser, setelah tahap verifikasi, akan dilanjutkan dengan survei, investigasi, dan desain (SID) guna menyiapkan dokumen perencanaan teknis yang matang.

"Saat ini kemampuan Papua dalam memenuhi kebutuhan beras secara mandiri baru sekitar 10 persen sehingga masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah," ujarnya.

Dia menjelaskan jika 30.000 hektare ini bisa direalisasikan, apalagi bila tanam dua kali setahun maka Papua bukan hanya mandiri tetapi juga berpotensi surplus beras.

"Salah satu tantangan utama dalam percepatan program tersebut adalah ketersediaan alat berat, terutama ekskavator. Untuk mencapai target 30.000 hektare dalam waktu enam bulan, dibutuhkan sekitar 200 hingga 300 unit alat berat," katanya lagi.

Dia menambahkan karena itu perhitungan teknis harus dilakukan secara cermat mengingat program cetak sawah tersebut dilaksanakan secara tahunan bukan tahun jamak.

"Kami juga mengapresiasi konsep Pemprov Papua yang berencana mengendalikan pekerjaan cetak sawah melalui peran badan usaha milik daerah (BUMD)," ujarnya.