Menilik peran lembaga adat selesaikan konflik Papua

Rabu, 11 Maret 2026 14:02 WIB

Salah satu perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya Amos Asso yang juga merupakan cucu kepala suku besar Wamena sedang memberikan arahan kepada salah satu kelompok suku untuk tetap tetang dan tidak terpancing untuk terjadinya konflik di Ibu Kota Papua Pegunungan itu.ANTARA/Yudhi Efendi.

Wamena (ANTARA) - Tanah Papua menyimpan segudang keindahan alam, budaya, dan adat istiadat yang masih terpelihara, hingga zaman modern, saat ini. Tanah Papua luasnya dua kali dari luas Pulau Jawa tersebar dari Sorong, hingga Merauke.

Bahkan, kekayaan itu bukan hanya fisik, hal yang nonfisik pun sangat kaya di atas pulau yang terkenal sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi. Bahasa daerah terbanyak di Indonesia berada di enam provinsi Tanah Papua, yakni 428 bahasa.

Hampir setiap kampung atau desa di setiap kabupaten/kota di enam provinsi itu memiliki keunikan dan perbedaan tata bahasa yang sangat mencolok.

Saking kayanya pulau ini, konflik berkepanjangan antarkampung maupun kabupaten tak terhindarkan, bahkan hingga menyebabkan korban jiwa hanya gara-gara masalah sepele.

Masalah itu, misalnya, pembagian dana kampung yang tidak merata bisa berujung kepada perang dan tak jarang pemerintah daerah maupun aparat TNI atau Polri harus bekerja keras untuk mengatasinya.

Selain itu, masalah asmara yang dianggap biasa-biasa saja bisa menyebabkan perang, ketika kedua belah pihak tidak dapat menyepakati persoalan itu dengan baik.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan masyarakat adat Papua, khususnya Papua Pegunungan, sangat berbeda dengan daerah lain, sehingga membutuhkan penanganan khusus.

Lembaga adat

Berbagai kejadian perang suku yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan harus diselesaikan di para-para adat, istilah yang umum digunakan bagi masyarakat adat Papua wilayah pesisir. Sementara untuk wilayah Pegunungan Tengah atau Papua Pegunungan lebih akrab menggunakan istilah menyelesaikan masalah di honai (rumah adat).

Di sinilah peran penting lembaga masyarakat adat (LMA) yang di dalamnya beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat adat dan agama dari wilayah Papua Pegunungan. LMA pun telah terbentuk di delapan kabupaten di Papua Pegunungan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah adat.

Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Lenis Kogoya menegaskan peran LMA sangat penting dalam menjembatani antara pemerintah dan masyarakat.

"Konflik yang terjadi dan tidak dapat diselesaikan pemerintah, LMA pasti dapat selesaikan,” ujarnya.

Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh LMA di wilayah Papua Pegunungan mengedepankan musyawarah dan mufakat. Wam atau babi, dalam bahasa daerah Papua Pegunungan, menjadi media utama dalam meredam emosi kedua belah pihak yang berperang.

"Wam kami gunakan sebagai media untuk menyelesaikan masalah," kata Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya Herman Doga.

Bayangkan, setiap persoalan perang suku di wilayah Papua Pegunungan harus diselesaikan dengan babi. Babi yang dikorbankan bukan satu atau dua ekor, melainkan bisa mencapai belasan, hingga puluhan, tergantung dari masalah tersebut besar atau kecil.

Harga babi di wilayah Papua Pegunungan bisa mencapai Rp35 juta, hingga Rp40 juta per ekor. Tentu harga ini jauh lebih mahal dibanding dengan harga sapi di daerah Papua Pegunungan yang berkisar Rp25 juta hingga Rp30 juta per ekor.

Babi, bagi masyarakat Papua pada umumnya dan khususnya bagi Papua Pegunungan, begitu penting, bahkan keberadaannya dianggap sama penting dengan seorang anak.

Babi kecil dalam suhu yang dingin di wilayah Papua Pegunungan bisa digendong menggunakan noken (atas adat) bersamaan dengan menggendong anak dalam satu keluarga yang masih balita, sehingga memperoleh kehangatan.

Babi juga menjadi simbol kemakmuran, perdamaian, kerukunan, kebersamaan dan keikhlasan bagi masyarakat adat di wilayah Papua Pegunungan.

Babi yang telah dimasak menggunakan metode bakar batu akan disantap bersama-sama antara kedua belah pihak yang bertikai, sebagai momentum perdamaian antara mereka.

Patah jubi

Ketika LMA mampu menyelesaikan masalah, biasanya ditandai dengan pematahan jubi sebagai tanda perang yang telah berlangsung dan memakan korban, dinyatakan usai dan kehidupan sosial dapat kembali berjalan seperti biasa.

Sebelum itu terjadi, musyawarah yang ditengahi oleh LMA berjalan begitu alot dan sejumlah solusi ditawarkan. Dari sejumlah solusi itu, di antaranya babi dan uang ratusan juta, hingga miliaran, sebagai langkah terakhir menyelesaikan perang.

Belasan, hingga puluhan ekor babi serta uang yang digunakan untuk menyelesaikan masalah diperoleh dari patungan atau dukungan dari pejabat-pejabat di daerah itu, baik dari bupati, wakil bupati, gubernur atau anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten atau DPR provinsi maupun kota.

Hukum adat

Dari waktu ke waktu pembenahan masalah hukum terus dibenahi di kalangan masyarakat adat Papua Pegunungan. Dahulu, biasanya masalah perang diselesaikan dengan jalur hukum adat, tetapi memasuki era modern, saat ini setiap permasalahan diselesaikan dengan menambahkan hukum positif.

Sebagai contoh, masalah pembunuhan, dahulu, setelah diselesaikan oleh masyarakat adat dan sejumlah babi dan uang dibayarkan, maka pelaku pembunuhan bisa bebas dan kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Saat ini, meski telah diselesaikan di honai, hukum positif tetap berjalan supaya ada efek jerah bagi pelaku dan masyarakat lain, sehingga tidak melakukan hal serupa di kemudian hari.

"Setiap masalah yang telah selesai oleh masyarakat adat, tetap diteruskan ke hukum positif," kata Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere.

Meskipun demikian, keberadaan lembaga tetap memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan sosial di daerah paling timur Indonesia itu. Lembaga adat menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, politik, dan hukum di masyarakat Papua.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Melihat peran lembaga adat menyelesaikan konflik Papua