Pemprov Papua-Kemenhub bahas pengembangan Pelabuhan Korido

Rabu, 18 Maret 2026 15:22 WIB

Suasana pertemuan Pemprov Papua dengan Kantor UPP Kelas III Korido bertempat di Kota Jayapura, Papua, Senin (16/3). (ANTARA/HO- Pemprov Papua)

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan membahas rencana pengembangan Pelabuhan Korido di Kabupaten Supiori sebagai salah satu simpul konektivitas maritim menuju Kawasan Pasifik.

Kepala Kantor UPP Kelas III Korido Willem Thobias Fofid dalam siaran pers kepada Antara di Jayapura, Rabu, mengatakan dalam pembahasan tersebut pihaknya menyampaikan proses pengusulan penyusunan Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar pengembangan pelabuhan dalam jangka pendek sebagai persyaratan teknis dan administrasi dalam pembangunan dan pengembangan pelabuhan.

“Rencana pengembangan pelabuhan tersebut meliputi perpanjangan dermaga, pembangunan area ‘walkway’, serta pengembangan berbagai fasilitas darat seperti pembangunan kantin, area komersil dan pagar,” katanya.

Menurut Willem, Pelabuhan Korido kini berstatus sebagai pelabuhan pengumpan regional yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Papua Nomor KP. 188.4/264/Tahun 2024 Tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional Korido Sebagai Pedoman dalam Pembangunan, Pengoperasian, Pengembangan Pelabuhan Provinsi Papua.

“Rencana ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memperkuat jaringan pelabuhan dan transportasi laut di Papua agar dapat menjadi simpul pelayanan kapal juga distribusi logistik sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau di wilayah 3T,” ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya berterima kasih kepada Gubernur Papua yang telah mendukung pengembangan Pelabuhan Korido, di mana harapannya penyusunan DED bisa segera selesai sehingga pengembangan pelabuhan dapat berjalan dengan baik dan lancar pada 2027.

Senada dengan Willem Thobias Fofid, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Papua Mathius Wally mengatakan rencana pengembangan tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan konektivitas yang dicanangkan Gubernur Papua.

“Meski demikian, kondisi fiskal pemerintah provinsi saat ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, karena itu dibutuhkan kreativitas dari OPD teknis serta dukungan kementerian untuk berkolaborasi mewujudkan pembangunan tersebut,” katanya.

Menurut Mathius, pemerintah menargetkan penyusunan DED pengembangan Pelabuhan Korido dapat rampung paling lambat pada Juni 2026, sehingga pembangunan fisik pelabuhan dapat dimulai pada tahun berikutnya.

“Selain Pelabuhan Korido, pemerintah juga melihat potensi pengembangan sejumlah pelabuhan strategis di Papua mengingat posisinya yang berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik dan negara-negara di kawasan tersebut,” ujarnya.

Dia menjelaskan Papua memiliki banyak pelabuhan strategis karena berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan negara-negara Pasifik seperti Palau dan wilayah lainnya.

“Salah satu pelabuhan yang juga diproyeksikan untuk dikembangkan adalah Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura yang dinilai memiliki posisi strategis untuk mendukung konektivitas Indonesia dengan kawasan Pasifik,” katanya lagi.

Dia menambahkan pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan aset daerah di sekitar pelabuhan untuk kegiatan usaha jasa kepelabuhanan, termasuk pengoperasian pelabuhan melalui perusahaan daerah.

“Langkah ini diharapkan dapat mendorong investasi sekaligus meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan di Papua,” ujarnya lagi.