Bulog Jayapura prioritaskan penyaluran minyak goreng ke pasar rakyat

Kamis, 26 Maret 2026 05:37 WIB

Pimpinan Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari saat meninjau penyaluran minyak goreng subsidi di Pasar Tradisioal Hamadi Kota Jayapura, Papua, beberapa waktu lalu. (ANTARA/Qadri Pratiwi)

Jayapura (ANTARA) - Perusahaan Umum (Perum) Bulog Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat memprioritaskan penyaluran minyak goreng ke pasar rakyat setempat untuk ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat pascalebaran.

Pimpinan Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari di Jayapura, Rabu, mengatakan distribusi minyak goreng sempat mengalami penyesuaian jadwal akibat libur nasional Idul Fitri, namun kini kembali dilanjutkan secara bertahap.

“Penyaluran kami mulai kembali dengan memprioritaskan pasar rakyat, ini dilakukan agar masyarakat menengah ke bawah bisa merasakan kualitas dari minyak tersebut,” katanya.

Menurut Mustari, pada tahap awal, pendistribusian difokuskan kepada 19 kios pengecer di Pasar Hamadi, Kota Jayapura dengan alokasi sekitar 30 karton per kios atau setara 360 liter minyak goreng.

"Khusus di Pasar Hamadi, Kota Jayapura yang sesuai dengan permintaan dari para distributor sehingga dilakukan penyaluran pada Kamis (26/3)," ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya juga bakal memastikan akan melanjutkan penyaluran ke pasar lainnya di Jayapura secara bertahap sesuai permintaan, guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Karena dengan menyasar pasar rakyat tersebut maka ini menjadi langkah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.

“Saat ini stok yang tersedia di gudang Bulog sekitar 55.000 liter dan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sementara sambil menunggu lagi yang sedang dalam perjalanan," katanya.

Dia mengatakan kebutuhan minyak goreng di wilayah kerjanya mencapai sekitar 513.000 liter per bulan meski begitu pihaknya mengatur agar stok-stok yang ada ini tetap terjaga sehingga tidak terjadi kekosongan di tingkat pengecer.

"Oleh sebab itu kami terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Direktorat Jenderal Perdagangan Kementerian Perdagangan guna memastikan kelancaran pasokan ke wilayah Papua," ujarnya.