DJP Papua Maluku catat 213.383 wajib pajak telah lapor SPT 2025

Sabtu, 28 Maret 2026 14:41 WIB

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku Renni. ANTARA/HO-DJP Papua

Jayapura, Papua (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua, Papua Barat, dan Maluku mencatat per Maret sebanyak 213.383 wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku Renni di Jayapura, Papua, Jumat, mengatakan jumlah tersebut terdiri atas 209.430 wajib pajak orang pribadi dan 3.953 wajib pajak badan.

"Capaian tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku yang terus mengalami peningkatan, khususnya menjelang batas akhir pelaporan SPT tahunan," katanya.

Menurut Renni, pihaknya bakal terus mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang telah ditentukan guna menghindari sanksi administrasi.

"Selain pelaporan SPT, DJP juga mencatat perkembangan signifikan dalam implementasi sistem Coretax yang mana hingga 26 Maret 2026, sebanyak 334.987 wajib pajak telah mengaktifkan akun Coretax DJP," ujarnya.

Dia menjelaskan dari jumlah tersebut, sebanyak 295.230 wajib pajak juga telah melakukan registrasi Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik (KO/SE) sebagai bagian dari proses administrasi perpajakan berbasis digital.

"Coretax merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang dirancang untuk mempermudah layanan kepada wajib pajak, mulai dari pelaporan hingga pembayaran pajak secara lebih terintegrasi," katanya lagi.

Dia menambahkan DJP juga terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada wajib pajak agar dapat memanfaatkan sistem tersebut secara optimal.

"Dengan adanya Coretax, diharapkan pelayanan perpajakan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan," ujarnya.