Pemprov Papua Selatan terus libatkan kelompok rentan dalam pembangunan
Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan terus mendorong kelompok rentan setempat untuk terlibat dalam berbagai pembangunan di daerah ini.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan Agustinus Joko Guritno dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Rabu, mengatakan penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan prinsip open government yaitu pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatif.
"Prinsip ini menuntut agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak lagi bersifat tertutup melainkan memberikan ruang yang nyata bagi masyarakat terlibat secara aktif," katanya.
Menurut Joko, dengan demikian keterlibatan kelompok rentan termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia dan juga masyarakat adat harus menjadi bagian integral dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
"Partisipasi masyarakat bukan hanya untuk didengar tetapi juga pengawasan dalam setiap kebijakan yang diambil. Perlu diingat bahwa Papua Selatan merupakan bagian dari wilayah proyek strategi nasional," ujarnya.
Dia menjelaskan keterlibatan masyarakat khususnya Orang Asli Papua sangat penting dan krusial karena tidak hanya dalam perencanaan tetapi dalam mengawal dan memantau pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat asli setempat.
"Kami berharap melalui kegiatan forum tematik kelompok rentan pra musrenbang saat ini dapat mengasosiasikan isu-isu prioritas yang akurat, kontekstual, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya memastikan pembangunan daerah dilaksanakan secara adil, inklusif, dan berpihak pada masyarakat asli Papua serta kelompok rentan.
Pewarta : Ardiles Leloltery
Editor:
Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
