
Pemprov Papua tidak buka penerimaan CASN 2026

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tidak membuka penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026 sebagai upaya mengendalikan beban belanja pegawai yang masih tinggi.
Gubernur Papua Mathius D Fakhiri di Jayapura, Kamis, mengatakan pemerintah provinsi untuk sementara tidak membuka rekrutmen ASN guna menjaga keseimbangan fiskal daerah.
"Kami mengambil keputusan tersebut diambil karena jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Papua saat ini sekitar 3.000 yang mana dengan angka tersebut cukup memberikan tekanan terhadap struktur anggaran, khususnya pada pos belanja pegawai," katanya usai menghadiri kegiatan Musrenbang RKPD dan Otsus 2027, di Kota Jayapura, Papua, Kamis.
Menurut Fakhiri, untuk itu penataan ulang data ASN guna memastikan keakuratan jumlah pegawai aktif di lingkungan Pemprov Papua.
"Langkah ini dilakukan melalui verifikasi menyeluruh terhadap keberadaan dan kinerja ASN," ujarnya.
Dia menjelaskan berdasarkan informasi di mana masih banyak pegawai yang sudah pindah tugas namun namanya masih sebagai ASN Pemprov Papua oleh sebab itu pihaknya sedang gencar melakukan penataan tersebut.
"Dengan kondisi ini kami dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk menurunkan beban belanja pegawai secara bertahap tanpa harus melakukan pengurangan secara drastis," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap ASN yang tidak aktif atau tidak berada di tempat tugas dengan melaporkannya kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
"Di sisi lain, kebijakan tidak membuka penerimaan CASN juga dipengaruhi oleh kondisi fiskal daerah yang masih terbatas, termasuk transfer anggaran dari pusat yang belum optimal untuk menopang belanja pegawai yang terus meningkat," ujarnya.
Dia menjelaskan untuk itu, Pemprov Papua saat ini lebih memprioritaskan penguatan sektor ekonomi produktif guna meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga upaya tersebut diharapkan dapat memperbaiki kapasitas fiskal sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan.
"Berbagai langkah kami lakukan agar struktur anggaran dapat menjadi lebih sehat, sehingga ruang fiskal untuk program pembangunan dan pelayanan publik dapat semakin luas," katanya.
Pewarta : Qadri Pratiwi
Editor:
Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
