Pemprov Papua Pegunungan fasilitasi penyelesaian konflik antar-suku

Minggu, 24 Mei 2026 09:28 WIB

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo bersalaman dengan anggota masyarakat adat Lanny Jaya usai prosesi pelepasan tali busur serta pematahan busur dan anak panah untuk menandai akhir perang antar-suku dalam acara yang dilaksanakan di halaman Markas Polres Jayawijaya di Wamena, Sabtu (23/5/2026). (ANTARA/Yudhi Efendi)

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan memfasilitasi penyelesaian konflik antar-suku yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Penyelesaian konflik itu ditandai dengan pelepasan tali busur dan pematahan busur panah serta penandatanganan surat pernyataan untuk tidak lagi berperang dalam acara di halaman Markas Polres Jayawijaya yang dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Huluk, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Bupati Jayawijaya Atenius Murib, Bupati Lanny Jaya Aletinus Yogibalom, dan Bupati Yahukimo Didimus Yahulimo.

Gubernur John Tabo di Wamena, Sabtu, mengatakan bahwa prosesi adat pelepasan tali busur serta pematahan busur dan anak panah dilaksanakan untuk menandai akhir perang suku di Wamena.

"Kami berharap setelah proses adat ini tidak boleh lagi ada perang suku yang terjadi di Wamena maupun di daerah lainnya di wilayah Papua Pegunungan. Kita semua adalah keluarga dan perang ini jangan lagi terjadi," katanya.

"Kami sudah menyelesaikan masalah ini dengan proses adat, maka tidak boleh ulangi lagi perang-perang suku di Wamena maupun Papua Pegunungan secara luas," ia menambahkan.

Dia meminta para bupati di wilayah Papua Pegunungan untuk menyelesaikan konflik suku secara adat dan tidak lagi membayar "uang kepala" untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Kami ingatkan kepada bapak-bapak bupati, mohon dengan hormat persoalan begini tidak boleh lagi membantu membayar uang pemerintah kepada rakyat, tetapi diselesaikan secara adat," katanya.

"Nenek moyang tidak pernah membayar sebuah permasalahan dengan uang, tetapi dengan babi. Maka mulai saat ini setiap masalah di wilayah Papua Pegunungan harus diselesaikan atau dibayar dengan babi," ia menambahkan.