Pemprov Papua Selatan-Kemenko Pangan bahas percepatan pembangunan KSPEAN

Kamis, 4 Juni 2026 16:59 WIB

Kemenko Pangan bersama Pemprov Papua Selatan membahas percepatan pembangunan KSPEAN di Kabupaten Merauke. ANTARA/HO-Humas Pemprov Papua Selatan

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) membahas percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di daerah ini.

"Tentunya diperlukan penguatan aspek sosial dan budaya guna memastikan pelaksanaan program berjalan secara inklusif, berkelanjutan, serta memperhatikan karakteristik dan kearifan lokal," kata Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dalam siaran pers diterima di Jayapura, Kamis.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan Papua Selatan sebagai salah satu wilayah untuk program strategis nasional.

"Lahan untuk program ketahanan pangan berada di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke dan perkebunan tebu untuk bioetanol di Kampung Sermayam, Distrik Jagebob," ujarnya.

Dia menjelaskan produksi gula dan bioetanol sedang berjalan. Program ini diawali dengan riset pada 2015 kemudian pada 2025 dilakukan pembibitan jenis varietas tebu, dilanjutkan dengan adaptasi tanah yang disesuaikan dengan cuaca.

"Kami harap proses ini berjalan lancar sehingga tahun depan sudah mulai produksi gula," katanya.

Berdasarkan data yang diterima pihaknya, warga Indonesia mengonsumsi lima juta ton gula per tahun dengan demikian jika pemanfaatan potensi daerah setempat itu dioptimalkan pada tahun depan bisa menghasilkan 3,5 juta ton gula.

"Artinya di 2029 sudah bisa swasembada gula dan anggaran yang dihasilkan bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur lain," ujarnya.

Dia mengatakan sebagian masyarakat di daerah ini merasa terbantu dengan adanya program swasembada pangan dan mendukung Program Strategis Nasional (PSN), meski secara faktual beberapa kelompok masyarakat melakukan penolakan.

"Penolakan ini telah disampaikan secara luas oleh seluruh warga di Papua Selatan karena ini yang perlu kita sikapi dan perlu dilakukan sosialisasi supaya dapat meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi ke depan," katanya.