Pemprov sebut pembangunan Papua harus hormati hak masyarakat adat

Senin, 8 Juni 2026 09:25 WIB

Suasana rapat koordinasi lembaga adat se Provinsi Papua yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat Papua di Kota Jayapura pada 4-5 Juni 2026 ANTARA/Ardiles Leloltery

Jayapura (ANTARA) - Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pengembangan Masyarakat dan Budaya Matias Mano menegaskan pembangunan di Papua harus dilaksanakan dengan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat.

"Adat berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial, menyelesaikan konflik secara damai, melindungi hak ulayat, serta mendukung pembangunan yang berbasis budaya dan kearifan lokal," katanya di Jayapura, Jumat.

Menurut Mano, transformasi Papua tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga menjaga harmoni sosial, memperkuat identitas budaya, dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat adat di Tanah Papua.

"Adat merupakan jati diri Orang Asli Papua (OAP), sekaligus fondasi sosial menjaga hubungan manusia dengan sesama, alam, tanah ulayat, serta nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun," ujarnya.

Pihaknya meyakini persoalan sosial di Papua dapat diselesaikan melalui pendekatan adat, musyawarah, dan semangat kekeluargaan.

"Oleh karena itu pemerintah membutuhkan dukungan aktif seluruh pemimpin adat dalam menjaga persatuan, kedamaian, dan stabilitas daerah demi masa depan generasi Papua yang lebih baik," kata Matias Mano.

Dia menambahkan kegiatan koordinasi lembaga adat se-Provinsi Papua yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat (DPMKA) Papua memiliki arti yang sangat penting dalam upaya membangun Papua yang maju, bermartabat, dan tetap berakar pada identitas budaya masyarakat adat.

"Oleh karena itu pembangunan di Tanah Papua harus berjalan dengan rasa hormat yang tinggi terhadap keberadaan masyarakat adat," ujar Staf Ahli Gubernur Papua Matias Mano.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov: Pembangunan Papua harus hormati hak masyarakat adat