Pemprov Papua Pegunungan minta disdukcapil delapan kabupaten proaktif data penduduk OAP

Senin, 8 Juni 2026 09:26 WIB

Plt Kepala Disdukcapil Papua Pegunungan Amos Wandik diwawancarai wartawan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya terkait progres pendataan penduduk OAP delapan kabupaten hingga saat ini. ANTARA/Yudhi Efendi.

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan (Papeg) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat meminta Disdukcapil delapan kabupaten agar proaktif dalam mendata penduduk orang asli Papua (OAP)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Papua Pegunungan Amos Wandik di Wamena, Jumat, mengatakan Disdukcapil di delapan kabupaten harus mendukung penuh pendataan OAP di wilayahnya sehingga dapat dilaporkan ke pusat.

“Permintaan Disdukcapil delapan kabupaten terkait fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pendataan OAP di antaranya fasilitas internet Starling telah diberikan bulan lalu, maka mereka sudah harus mulai proaktif dalam memberikan laporan data penduduk OAP di daerahnya,” katanya.

Delapan kabupaten di Papua Pegunungan itu, yakni Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang.

Menurut dia, jumlah penduduk OAP di wilayah Papua Pegunungan saat ini yang mencakup delapan kabupaten sebanyak 1,3 juta jiwa.

“Jumlah penduduk OAP secara keseluruhan di Papua Pegunungan berjumlah 1,3 juta jiwa, ditambah penduduk non-OAP maka menjadi 1,4 juta jiwa,” ujarnya.

Dia menjelaskan laporan pendataan penduduk OAP delapan kabupaten di Papua Pegunungan yang masuk hingga kini berjumlah 21.000 atau 1,4 persen dari total penduduk 1,3 juta jiwa.

“Progres pendataan OAP di delapan kabupaten yang dilakukan oleh teman-teman Disdukcapil berjalan lambat, maka kami minta mereka agar mempercepat pendataan karena batas waktu yang diberikan oleh bapak gubernur untuk pendataan penduduk OAP di daerah ini sebelum tanggal 8 Agustus 2026 sudah selesai,” katanya.

Dia menambahkan, pendataan penduduk OAP yang dilakukan merupakan perintah dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI untuk membuktikan secara akurat data penduduk di Papua Pegunungan.

“Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri meminta kami untuk membuktikan data penduduk OAP di Papua Pegunungan apakah benar 1,3 juta jiwa dengan metode by name by address atau satu nama satu alamat,” ujarnya.