Gubernur Papua ajak masyarakat kelola sampah melalui ekonomi sirkular

Senin, 8 Juni 2026 10:15 WIB

Para ASN Pemprov Papua saat melakukan pemungutan sampah di sekitaran Kota Jayapura, Papua,Sabtu (6/6). (ANTARA/HO- Pemprov Papua)

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular sebagai upaya mengurangi timbunan sampah sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari limbah yang dihasilkan.

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri di Jayapura, Minggu, mengatakan pengelolaan sampah tidak lagi dapat dilakukan dengan pola lama yang hanya berfokus pada pengumpulan dan pembuangan, melainkan harus diarahkan pada pemanfaatan kembali melalui prinsip ekonomi sirkular.

"Oleh sebab itu pada Sabtu (6/6) di Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 kami melakukan pemungutan sampah sehingga hal ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mendorong perubahan perilaku dalam mengelola sampah dari sumbernya," katanya.

Menurut Fakhiri, Pemerintah Provinsi Papua bersama pemerintah kabupaten dan kota telah melaksanakan berbagai kegiatan lingkungan menjelang puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026.

"Kegiatan tersebut meliputi penanaman mangrove, penanaman pohon, aksi bersih lingkungan, hingga pembersihan kawasan pesisir dan laut di sejumlah daerah,"ujarnya.

Dia menjelaskan Pemprov Papua juga telah mengeluarkan surat edaran untuk mendukung Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) melalui kegiatan kerja bakti dan pembersihan lingkungan sepanjang Juni 2026.

Program tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, TP PKK, komunitas peduli lingkungan, serta masyarakat umum.

"Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional hingga Mei 2026, timbunan sampah di Provinsi Papua mencapai sekitar 539 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sampah yang terkelola baru mencapai 11 ton per hari atau sekitar 2,04 persen," katanya.

Dia menambahkan untuk itu pihaknya menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan sarana dan prasarana persampahan di kabupaten dan kota, termasuk dukungan pembiayaan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

"Selain mendorong penerapan ekonomi sirkular, Pemprov Papua juga berharap adanya dukungan pendanaan untuk pengembangan Program Kampung Iklim sebagai bagian dari upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat kampung,"ujarnya.