Pemprov Papua tingkatkan kapasitas ASN dalam pengelolaan aset DOB

Selasa, 9 Juni 2026 18:19 WIB

Penjabat Sekda Papua Christian Sohilait foto bersama pada diklat sinkronisasi strategi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan pembangunan DOB di Kota Jayapura, Selasa (9/6/2026). ANTARA/HO-Pemprov Papua

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah otonomi baru (DOB) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Christian Sohilait di Jayapura, Selasa, mengatakan peningkatan kompetensi ASN menjadi hal penting dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah DOB, khususnya dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset daerah yang semakin kompleks.

“Untuk itu ASN harus mampu mengelola keuangan dan aset daerah secara profesional, transparan, dan sesuai aturan," katanya usai membuka kegiatan diklat sinkronisasi strategi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Menurut dia, hal Ini penting agar setiap program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pembentukan DOB di tanah Papua merupakan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hanya saja keberhasilan kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia aparatur yang menjalankannya," ujarnya.

Oleh karena tanpa dukungan ASN yang kompeten, katanya, pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak akan berjalan optimal, sehingga dapat menghambat pencapaian target pembangunan daerah.

“Karena itu, penguatan kapasitas ASN melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan menjadi prioritas agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” katanya.

Pihaknya juga mengingatkan pentingnya sinergi antar-perangkat daerah dalam mengelola keuangan dan aset DOB agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun pengelolaan yang tidak efisien.

"Ke depan tantangan pembangunan akan semakin besar untuk itu ASN harus adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya.