BWS Papua perkuat produktivitas pertanian dukung ketahanan pangan

Sabtu, 13 Juni 2026 04:18 WIB

Foto bersama setelah kegiatan sosialisasi dan penandatanganan perjanjian kerja sama P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 di Kota Jayapura. ANTARA/HO-Dokumen pribadi

Jayapura (ANTARA) - Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua memperkuat produktivitas pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi secara partisipatif.

Plt Kepala Sub Bagian Tata Usaha BWS Papua Joko Sudarwati dalam keterangannya di Jayapura, Jumat, mengatakan pihaknya telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan 71 kelompok petani untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026.

"Pelaksanaan program ini mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1776/KPTS/Mn/2026 dan Surat Edaran Nomor 02/SE/D/2024 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan P3-TGAI," katanya.

Menurut Joko, program ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperbaiki jaringan irigasi tersier dengan pendekatan partisipatif dan padat karya tunai.

Dia menjelaskan 71 kelompok petani yang ditetapkan sebagai penerima program tersebut meliputi 10 kelompok dari Kota Jayapura, 12 kelompok dari Kabupaten Jayapura, 39 kelompok dari Kabupaten Keerom, sembilan kelompok dari Kabupaten Nabire dan satu kelompok dari Kabupaten Mimika.

"Sektor pertanian adalah pilar utama dalam menjaga ketahanan dan swasembada pangan nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum juga terus berupaya dan memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur dasar salah satunya melalui program P3-TGAI," ujarnya.

Dia menambahkan melalui pendekatan ini, perbaikan dan pembangunan saluran irigasi dilaksanakan sepenuhnya secara swakelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan tidak di pihak ketigakan.

Dia mengatakan, tiga poin penting bagi pelaksana dan penerima manfaat yaitu transparansi dan akuntabilitas yang berarti program harus dijalankan sesuai petunjuk teknis dengan penuh tanggung jawab tanpa pungutan atau tidak ada biaya tambahan dalam bentuk apapun.

"Masyarakat diminta waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Kementerian PU maupun balai," katanya.

Sementara untuk pendampingan, kelompok penerima akan didampingi tenaga pendamping masyarakat (TPM) dan konsultan manajemen balai untuk memastikan pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar.

"Melalui skema swakelola oleh P3A, dana pembangunan akan berputar langsung di tingkat desa sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun," ujarnya.